Anggota DPR: Minyak Goreng Langka, Industrinya Mayoritas Dimiliki Swasta

Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro. Foto: Ricad Saka/kumparan

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro menyoroti kondisi industri minyak goreng di Indonesia. Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar menurutnya kelangkaan minyak goreng tidak akan terjadi.

Darori mengatakan, salah satu akar masalah dari polemik minyak goreng ini adalah karena industri minyak goreng di Indonesia masih didominasi oleh kepemilikan swasta.

“Tapi kenapa ini (minyak goreng) kok kurang. Setelah saya pelajari dan membaca ini semua itu diatur swasta. Swasta tidak ada jiwa sosialnya, jiwanya untung,” kata Darori saat rapat Komisi IV DPR, Rabu (30/3).

Apalagi, lanjutnya, keuntungan menjual ke luar negeri untungnya lebih dari 500 persen dibandingkan harus menjual ke domestik. Oleh karena itu dia menilai apa pun regulasi pemerintah, pihak swasta hanya akan melihat untung ruginya saja.

“Regulasi dari pemerintah akan dipakai swasta bila itu menguntungkan. Kalau tidak, akan dilanggar,” tegasnya. Untuk itu menurutnya perlu lembaga pemerintah yang kuat untuk menangani minyak goreng di dalam negeri.

Stok minyak goreng kosong di Hero Permata Hijau, Rabu (16/3/2022). Foto: Narda M Sinambela/kumparan

Darori mencontohkan Bulog, yang ia nilai kinerjanya cukup bagus sehingga pasokan beras dapat dikendalikan. Ia melihat apa yang terjadi pada minyak goreng ini juga akan terjadi pada komoditas gula. Dia memperkirakan sebenarnya pasokannya melimpah namun ada yang sengaja menimbun untuk mendapat untung lebih.

“Gula di gudang, saya kira sudah banyak tapi sengaja disimpan, nanti nunggu naik yang untung swasta. Karena swasta itu jiwanya untung, cari untung sebesar-besarnya. Jiwa sosialnya gak ada. Itu wajar,” pungkas dia.

GIMNI: BUMN Saja Hanya MIliki Lahan Sawit 4-5 Persen Saja

Senada dengan Darori, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) Sahat Sinaga juga melihat, saat ini mayoritas perkebunan sawit dimiliki oleh swasta. Sahat mengatakan saat ini perkebunan sawit di Indonesia yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN) hanya 4-5 persen saja.

Menurut Sahat, setidaknya PTPN memerlukan 2 juta hektar perkebunan sawit. Dengan begitu PTPN dapat mengontrol gejolak harga minyak goreng di Indonesia.

“Berikan PTPN 2 juta hektar saja, in one hand, dia akan bisa mendominasi dan menentukan sebagai price leader. Tapi kalau sekarang hanya 600 ribu hektar ya sama dengan menggarami laut, gak ada artinya,” jelas Sahat.

Oleh karena itu dia mengusulkan agar peran PTPN semakin diperkuat. Hal itu agar pemerintah punya andil lebih dalam mengendalikan minyak goreng di dalam negeri.

“Kalau dia punya 2 juta hektar dia bisa mempunyai 10 juta ton produksi per tahun, dia bisa in on command ‘saya menentukan harga bukan swasta’,” ujar Sahat.