Anggota DPR Protes Tak Diajak Uji Coba Kereta Makassar: Jangan Anggap Cawe-cawe

KA Andalan Celebes melintas di jalur kereta api Makassar-Maros di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Hamka B Kady, protes karena tak ada anggota DPR yang diundang saat uji coba Kereta Makassar. Dia menilai Kepala Balai Pengelola Kereta Api tidak menghormati anggota DPR.

"Kenapa peresmian kereta api (Makassar) tidak ada satu pun anggota DPR hadir? Padahal Jokowi Presiden hadir. Siapa yang punya tanggung jawab? Kami sudah berdarah-darah dua periode di sini bapak, kami harus menjelaskan ke masyarakat," kata Hamka dengan nada tinggi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR di Gedung Nusantara I, Rabu (5/7).

Hamka menilai Kepala Balai Pengelola Kereta Api tersebut tidak pernah menghubungi anggota DPR. Ia memberi tenggat waktu, dan mengancam akan menelepon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kepala Balai tidak pernah hubungi anggota DPR apalagi saya. Saya tidak tahu perkeretaapian di Selatan, saudara kerja apa, habiskan anggaran. Jangan menganggap kami mengganggu bapak, cawe-cawe dengan bapak, silakan itu urusan anda," katanya.

Presiden Joko Widodo menjajal Kereta Api Lintas Makassar-Parepare dari Depo Kereta Api Maros menuju Stasiun Rammang-Rammang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Menurut Hamka, dirinya lebih mudah menghubungi Menhub Budi Karya dibandingkan Kepala Balai Pengelola Kereta Api. Hamka menekankan Kepala Balai Pengelola Kereta Api wajib melapor seluruh kegiatan ke DPR dan tidak harus diminta dulu.

"Bapak sudah berapa bulan, berapa lama di Makassar belum pernah hubungi saya? Ini pak Dirjen jadi catatan, mungkin bapak menganggap saya bukan pimpinan," ujarnya.

Dengan begitu, Hamka menilai Kepala Balai Pengelola Kereta Api adalah sosok yang sombong. "Waktu saya minta ketemu di hotel, Anda tidak mau ketemu dengan saya. Diam, saya bicara!" tuturnya.

Hamka juga menyinggung Kemenhub mengevaluasi alokasi anggaran layanan bus bersubsidi atau Buy The Service (BTS). Ia memperkirakan jumlah anggaran mencapai triliunan rupiah ditambah Rp 500 miliar setiap tahun.