Anggota DPR Setuju Ekspor CPO Dibatasi: Pasokan dalam Negeri Harus Terjamin

Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemerintah berencana membatasi ekspor minyak jelantah, palm olein, dan crude palm oil (CPO). Rencana ini mencuat imbas dari mahalnya harga minyak goreng dalam negeri.

Salah satu anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan setuju dengan usulan tersebut. Dia mengaku sudah meminta adanya pembatasan ekspor CPO agar pasokan olahan sawit di dalam negeri tercukupi.

Andre mengungkapkan 70 persen produksi CPO diekspor setiap tahun. Ia mencontohkan, apabila produksi olahan sawit sebesar 25 juta ton, maka 16 juta ton minyak goreng diekspor ke berbagai negara.

“Saya sudah menyarankan adanya Domestic Market Obligation (DMO) dan pajak ekspor,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPR RI, Rabu (19/1).

Selain itu, Andre meminta rapat dengan Menteri Perdagangan segera dilaksanakan. Menurut dia, jangan sampai rapat penetapan larangan terbatas (lartas) ekspor CPO ini dilakukan akhir bulan ini, hanya akan membuat rakyat kesusahan lantaran harga minyak goreng masih mahal.

Menurut Andre, kebijakan satu harga untuk minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter yang ditetapkan tadi malam tidak komprehensif. Andre menganggap kebijakan ini diulangi, sama seperti kebijakan pada Natal dan tahun baru (Nataru)

Sejumlah pengunjung di salah satu gerai ritel di Kabupaten Semarang, Rabu (19/1/2022). Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

“Pak Mendag rencana supply 11 juta liter selama Nataru, malah baru supply 5 juta liter. Saya malah dapat info, baru 20 juta liter dari 1,2 miliar liter yang masuk Kemendag hingga Januari ini,” kata Andre.

Andre mencontohkan, apabila 1,2 miliar liter minyak goreng tersedia selama 6 bulan ini, seharusnya berkisar 200-250 juta liter yang harus disiapkan. Menurut dia, rakyat Indonesia berhak mendapat minyak goreng yang murah karena CPO diproduksi di tanah Indonesia. Andre juga menekankan, produksi minyak goreng bukan untuk memenuhi pasar ekspor.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, juga menyetujui rencana pembatasan ekspor sawit ini. Deddy mengatakan, kunci permasalahan terletak di ekspor.

“Kita butuh simulasi kebijakan yang tidak bersifat jangka pendek. Kita harus menjamin pasokan dalam negeri,” ujarnya.