Anggota DPR Singgung Anggaran IKN Rp 40 T: Jangan Ngejar Upacara Bendera

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Demokrat Suhardi Duka menyinggung anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang ditetapkan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2024 senilai Rp 40 triliun sangat besar. Ia meminta pemerintah agar tidak mengejar hal yang bersifat seremonial.

“Anggaran IKN sebesar Rp 40 triliun sangat besar, jika kita kontraskan dengan pembangunan pemerataan daerah lainnya. Jangan sampai pembangunan dimaksud hal yang mengejar seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN namun aspek kualitas pembangunan kurang diindahkan,” kata Suhardi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (22/8).

Suhardi menilai pembangunan yang terencana sesuai prosedur akan menghasilkan kualitas jangka panjang. Ia membandingkan dengan pembangunan tol Trans Sumatera yang kualitasnya sangat jauh dari harapan.

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (25/10/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Suhardi juga mengingatkan pemerintah agar pengeluaran negara jangan hanya tersedot dalam pembayaran utang, sehingga anggaran untuk belanja rutin berkurang dan kemampuan fiskal menjadi terbatas.

“Setelah restrukturisasi BUMN, belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui penambahan PMN,” tuturnya.

Suhardi menganggap kebijakan food estate perlu dikaji kembali efektivitas dan dampaknya terhadap keseimbangan alam. Untuk mengejar ketahanan pangan, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian.

“Di tengah ancaman krisis pangan, pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperbaiki industri pasokan pangan,” ujar Suhardi.

Fraksi Demokrat mendukung kualitas UMKM agar tetap mendapat perhatian, promosi, hingga pembukaan pasar agar produk UMKM masuk ranah nasional maupun global. Terkait target pertumbuhan ekonomi, pemerintah diminta situasi makro ekonomi tetap kondusif dan tahan dari goncangan ketidakpastian global.