Anggota Komisi VII DPR Minta Pengelolaan Blok Migas CPP oleh PT BSP Dibatalkan

Ilustrasi kilang minyak Pertamina Blok Rokan. Foto: Pertamina

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, meminta Kementerian ESDM bersama SKK Migas membatalkan penunjukan BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai pengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (Blok CPP) secara 100 persen selama 20 tahun ke depan.

Sebelumnya, pengelolaan Blok CPP dilakukan melalui Badan Operasi Bersama (BOB) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan PT BSP sejak tahun 2002 hingga habis kontrak di Agustus 2022. Selanjutnya, pengelolaan diserahkan penuh kepada PT BSP sampai 8 Agustus 2042, dengan kontrak perpanjangan yang telah dilakukan pada 29 November 2018 lalu.

Nasir mengungkapkan, kinerja PT BSP tidak profesional karena kinerja produksi minyak dan gas (migas) di Blok CPP terus menurun dari produksi 40.000 barel per hari di tahun 2002, saat ini hanya tercatat 8.000 barel per hari di 2021.

"Ada beberapa kategori kita menilai baik dan punya kemampuan. Dari mana menilainya kalau dari 2002 sampai 2021 menurun terus, dari 40 ribu barel tinggal 8 ribu barel. Apa yang dilakukan? Tidak ada teknologi satu pun yang dikembangkan di sumur BOB ini," ujar Nasir saat RDP Komisi VII DPR dengan Dirjen Migas, PT PHE, dan PT BSP, Senin (14/2).

Selain itu, Nasir juga mengkritik struktur organisasi PT BSP. Dia menilai, tidak ada ahli perminyakan yang ada di dalam manajemen perusahaan, melainkan hanya kumpulan kerabat-kerabat Bupati Siak yang menduduki posisi di BUMD tersebut.

"Keluarga Bupati semua di situ, sekarang anak Bupati jadi komisaris utama, direktur anak Bupati. Jadi kapan mau profesional, kapan mau dikembangkan sumur ini. Coba assesment pegawai BSP ini, ada enggak keahlian minyaknya. Paling yang kerja dari dulu saja, saya yakin 100 persen enggak ada yang bisa jawab teknologi," tegas dia.

Anggota DPR Komisi VII, Muhammad Nasir. Foto: Youtube/@DPR RI

Sehingga, Nasir meminta pengelolaan Blok CPP ini tidak diserahkan 100 persen kepada BUMD, melainkan masih harus didampingi oleh perusahaan besar seperti PT Pertamina yang memiliki kompetensi dan teknologi mumpuni.

"Saya minta kerja sama ini dicabut, penunjukannya dicabut. Kerja samakan saja dengan Pertamina yang ada teknologi dan kemampuan dan tenaga ahli yang cukup untuk melaksanakan sumur tersebut," tutur Nasir.

Selain itu, Nasir juga meminta ada audit dan investigasi dalam tubuh BOB tersebut, karena buruknya kinerja, baik dalam tahap eksplorasi maupun produksinya yang tidak terlalu memuaskan. Adapun selama 2020-2022, PT BSP melakukan exclusive operation untuk pengembangan dan eksplorasi sumur dengan pembiayaan penuh dari pihak BSP.

Direktur Utama PT BSP, Iskandara, mengaku proses ini berjalan lancar dengan proyek 16 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi, dan ada tambahan 15 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi di 2022. Namun, Nasir mengungkap kenyataannya belum ada sumur baru yang selesai.

"Audit dan investigasi ini, surati ke BPK. Sementara saya minta ini serahkan ke negara, negara lelang, tapi pembagian tetap ke Siak didampingi dengan perusahaan teknologi yang baik agar siak berdiri secara profesional," kata dia.

"Pak Dirjen (Migas) saya minta turunkan timnya, mana yang dia bilang produksinya nambah. Kita mau cek, keuangannya mana. Karena masyarakat Siak enggak merasakan ini, jadi kita minta uangnya mana, ke mana dipergunakan," tambahnya.