Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Kritik Intervensi Pemerintah di Mobil Listrik

Sihar Sitorus. Foto: Ade Nurhaliza/kumparan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sihar Sitorus, menyoroti kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada mobil listrik. Ia melihat masih ada kebijakan ekonomi kerakyatan lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya,” ujar Sihar dalam Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (22/8).

Sihar menjelaskan, kebijakan pemerintah melalui program kementerian/lembaga untuk meningkatkan produktivitas nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan negara.

“APBN ditopang oleh pendapatan negara dari kemampuan negara yang mengelola sumber daya, sehingga berkontribusi nilai tambah perekonomian dan penerimaan negara,” imbuhnya.

Menurut Sihar, pemerintah harus menuntaskan pada tahun terakhir pemerintahan berbagai masalah yang mengurus rakyat demi pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan pokok hingga urusan pelayanan publik.

“Pemerintah harus meninggalkan legacy landasan yang kuat demi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas,” katanya.

Sihar menekankan, pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat implementasi anggaran berbasis kesejahteraan, sehingga menjadi legacy dalam penyusunan APBN selanjutnya.

“Pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju dan tentram,” tutur Sihar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus juga terpantau hadir dan duduk di kursi sebelah Gobel.

Adapun dari pihak eksekutif, pemerintah pusat terlihat diwakilkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu.