Anies Beri Solusi Selesaikan Utang RI yang Capai Rp Rp 7.891 Triliun

Anies Baswedan saat memberikan semangat dan motivasi kepada ratusan relawan dalam kegiatan AMIN Sambang Relawan di Hotel Bandung Permai, Jember, Minggu (29/10). Foto: Dok. Istimewa

Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan buka suara soal utang Indonesia. Menurutnya, nominal utang bukan lah masalah utama.

"Soal ruang fiskal terbatas, tapi kita nggak mau nambah utang. Kami melihat problem-nya bukan nominalnya, tapi persentase (utang terhadap produk domestik bruto/PDB)," kata Anies dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).

Anies mengatakan masalah utang bisa diselesaikan dengan cara membesarkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Rasio utang ke PDB sekarang 39 persen, didorong maksimal 30 persen dengan cara PDB digedein. Otomatis persentase (utang) akan turun," tambah dia.

Di sisi lain, Anies juga akan meningkatkan penerimaan negara lewat koordinasi yang kuat antara pemerintah dan swasta. Serta melalui tax cadaster hingga mendorong industrialisasi guna menambah pemasukan.

"Kita harus lanjutkan hilirisasi sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom ungkapkan berkali-kali. Hilirisasi tidak usah dihentikan, tapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan akan bisa ciptakan 15 juta lapangan pekerjaan di 5 tahun ke depan," ungkap Anies.

Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi dukungan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di Hotel El Hotel Royale, Kelapa Gading, Selasa (7/11). Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan utang pemerintah kembali naik. Hingga akhir September 2023, utang pemerintah tercatat tembus Rp 7.891 triliun. Adapun total utang pemerintah tahun 2022 mencapai Rp 7.739 triliun.

"Sampai dengan akhir September 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.891,61 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,95 persen," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, Minggu (29/9).

Sri Mulyani menjelaskan, rasio utang tersebut menurun dibandingkan akhir tahun 2022 dan berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.

Bendahara negara itu menilai, pengelolaan utang pemerintah yang baik tercermin pada hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit di tahun 2023 yang masih mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade, antara lain oleh S&P dan Fitch (BBB/Stable), serta peningkatan outlook menjadi positif oleh R&I (BBB+/positive).

"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ungkap Menkeu.