Anies Kritik Porsi Anggaran Pusat dan Daerah Tak Sinkron dengan Program

Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan orasi kampanye di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (22/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengkritik tidak berimbangnya porsi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dengan program prioritas masing-masing.

Anies menyebutkan, postur anggaran baik itu APBN maupun APBD mencerminkan prioritas program. Dia melihat, ketidaksinkronan program pusat dan daerah merupakan akar masalah tidak berimbangnya anggaran.

"Karena itu kami melihat kita harus membereskan akar masalahnya, kalau saya boleh usul akarnya, gejalanya yang nampak adalah porsi anggaran daerah dan porsi anggaran pusat yang tidak berimbang," jelasnya saat Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden, Jumat (2/2).

Anies berpendapat, masalah utama dari tidak berimbangnya postur anggaran ini lantaran program pembangunan daerah yang disusun tidak sinkron dan tidak disepakati dengan prioritas pemerintah pusat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun bercerita ketika pengalamannya mengurusi anggaran daerah, dia merasakan betul bagaimana program daerah tidak didiskusikan dan diselesaikan dengan pemerintah pusat.

Melainkan, kata dia, pemerintah pusat hanya menelisik anggaran daerah sesuai atau tidak dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah rancangan APBD diketok oleh DPRD.

"Di situ akan dicek kesesuaian dengan ketentuan, tapi tidak dibicarakan dengan sinkronisasi apa yang jadi menjadi masalah daerah dan apa yang menjadi prioritas pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam postur anggaran dibagi mana beban daerah dan beban pusat," jelas Anies.

Dengan begitu, Anies menilai penting bagi pemerintah mengoreksi postur anggaran tersebut, yakni mengoreksi pula program daerah supaya sesuai dengan postur yang akan dicanangkan.

Hal ini untuk menghindari permasalahan serupa pada anggaran pendidikan. Anies yang juga mantan Menteri Pendidikan ini mengkritisi pagu anggaran sektor pendidikan dipatok 20 persen alias mandatory spending.

"Kalau tidak nanti kita terjebak angka persentase seperti UU Pendidikan dikunci di 20 persen posturnya ditetapkan, tapi isinya tidak dibahas dengan serius, apa yang terjadi, banyak urusan yang dimasukkan ke kantong pendidikan," tegas dia.

"Sementara pendidikan itu sendiri malah justru dalam perjalanan waktu tidak dapat porsi yang sesuai karena kita bereskan angkanya tapi tidak menyiapkan kesepakatan programnya," pungkas Anies.