Anies Tak Mau Lanjutkan IKN? Ini Kritiknya ke Proyek Kebanggaan Jokowi

Capres Anies Baswedan menyampaikan visi misi di Debat Capres Perdana Pemilu 2024 di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan pemikirannya soal proyek Ibu Kita Negara (IKN) Nusantara yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi.

Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan tidak akan menyelesaikan persoalan di Jakarta. Lantas apakah Anies bakal melanjutkan mega proyek ibu kota IKN Nusantara bila terpilih jadi Presiden Indonesia?

Menurut Anies, dibandingkan membangun IKN, banyak masalah penting lainnya yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Ia menilai di Kalimantan masih banyak bangunan sekolah rusak hingga transportasi umum belum memadai.

"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan bangunan sekolah banyak yang rusak, kereta api, tol antar kota itu urgent yang rasakan uang itu rakyat," ucap Anies saat Debat Capres perdana Selasa (12/12).

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta, Senin (25/4/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Yang kita kerjakan hanya membangun tempat aparat sipil," tambah dia.

Catatan Anies yang lain adalah soal UU IKN, yang ditetapkan tanpa melewati dialog secara komprehensif, tanpa melewati dialog publik yang lengkap.

Sehingga, Anies menilai karena produk yang dinilai kurang lengkap dalam menyerap dialog masyarakat, siapa pun yang mengkritisi hal itu dianggap oposisi.

Nasib IKN Bila Anies Menang

Cak Imin bersama Gerakan Nasional Nusantara saat mengaji dan tumpengan di Titik Nol IKN untuk mendoakan IKN Nusantara, 21 April 2022. Ketika itu, PKB belum pecah kongsi dengan Jokowi. Foto: Dok. PKB

Juru bicara Timnas pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Angga Putra Fidrian, menilai kebijakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu kajian yang lebih mendalam dan melibatkan publik.

Menurutnya, sikap Timnas AMIN terkait pemindahan ibu kota tersebut lebih dari sekadar antara melanjutkan atau tidak.

"Sebenarnya kita tidak pernah punya stand point yang harus ditolak, tapi kita lebih mempertanyakan apakah IKN harus dibangun sebesar itu," ujarnya kepada wartawan, di Sekretariat AMIN, Rabu (13/12).

Angga berpendapat ada berbagai persoalan terkait IKN. Mulai dari kajiannya yang tidak melibatkan publik dan pakar hingga pengusulan undang-undang yang terkesan terburu-buru.

"Dalam konteks pembangunan IKN, lebih dari menolak atau meneruskan. Yang perlu disampaikan ke publik adalah hal-hal yang tadi, itu yang mau dilakukan [oleh AMIN]," ucapnya.