Anwar Abbas: Gaya Hidup Mewah Bukan Hanya di Kemenkeu, Tapi di Lembaga Lain Juga

Sekjen MUI Anwar Abbas memberikan sambutan saat acara penggalangan dana untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/5). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, turut bersuara soal gaya hidup mewah pejabat Kementerian Keuangan yang kini tengah disorot masyarakat. Menurut dia, gaya hidup mewah ini tak hanya dilakukan oleh pejabat kemenkeu saja.

"Pola hidup mewah ini tidak hanya terlihat pada institusi Kementerian Keuangan saja tapi juga pada kementerian, badan dan lembaga lain," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Para pejabat dan keluarganya tampak hidup bergelimang harta dan kemewahan. Sehingga telah mengusik asas kepatutan dan kepantasan," kata Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua MUI.

Gaya hidup mewah pejabat Kemenkeu disorot akibat kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, terhadap David anak dari salah seorang kader GP Ansor.

Mario adalah anak dari mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo. Dia kerap pamer harta kekayaan di media sosial, termasuk kendaraan mewah dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson.

Pamer kekayaan dan motor mewah ini yang kemudian turut menjadi sorotan. Hingga diketahui ternyata banyak pejabat di Kemenkeu memiliki motor gede. Bahkan, di Ditjen Pajak ada komunitas motor yang bernama Belasting Rijder, yang kemarin diminta untuk dibubarkan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Tangkapan layar dari akun YouTube Belasting Rijder menunjukkan Dirjen Pajak, Suryo Utomo, touring pakai motor gede. Foto: Dok. Istimewa

Menurut Anwar Abbas, mustahil seorang pejabat dengan gaji resmi yang diperoleh setiap bulannya dapat hidup bergelimang harta. Kecuali, jika mereka memiliki bisnis sampingan dengan omzet yang besar atau mendapatkan harta warisan.

"Kalau tidak, maka besar kemungkinan hal tersebut mereka peroleh melalui praktik korupsi dan atau penyalah gunaan jabatan," katanya.

Anwar menegaskan, Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat korupsi. Pasalnya, tren gaya hidup mewah di kalangan pejabat sudah menyebar dari level paling atas hingga jabatan level bawah.

Tak hanya lembaga eksekutif, kata Anwar, lembaga legislatif dan yudikatif pun juga sudah terkena tren gaya hidup mewah. Jika hal tersebut tidak diatasi, tentu akan merusak citra pemerintah dan memancing kemarahan rakyat.

"Sehingga tidak mustahil hal demikian akan mendorong terjadinya reformasi jilid dua," tegasnya.

Untuk itu, Anwar berharap Presiden Jokowi dapat segera menyatakan perang melawan korupsi. Supaya tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Kita harapkan presiden agar secara resmi menyatakan perang melawan korupsi, supaya tercipta pemerintahan yang benar-benar bersih dan berwibawa sesuai dengan yang kita harapkan bersama," ujarnya.