APBN RI Defisit Rp 479,7 Triliun per Oktober 2025
·waktu baca 4 menit
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit pada Oktober 2025. Hingga 31 Oktober 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Defisit APBN per 31 Oktober 2025 APBN tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/11).
Sementara itu pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp 2.113,3 triliun. Artinya, negara sudah mengumpulkan 73,7 persen pendapatan dari target APBN 2025. Purbaya juga sudah membelanjakan APBN senilai Rp 2.593 triliun. Angka itu setara dengan 73,5 persen dari pagu anggaran 2025. Kemudian, dari sisi keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp 45 triliun.
“Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi akselerasi, baik di sisi pendapatan negara dan di sisi belanja,” tutur Purbaya.
Realisasi Belanja Negara
Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp 2.593 triliun, atau 73,5 persen terhadap outlook. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp 1.879,6 triliun atau 70,6 persen. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp 713,4 triliun, setara 82,6 persen dari pagu.
“Kita juga menginginkan APBD (Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Daerah) itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi,” kata Suahasil dalam kesempatan yang sama.
Realisasi Belanja K/L yang merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. Komponen belanja pegawai tercatat Rp 262,7 triliun, meningkat 8,5 persen dari tahun sebelumnya, antara lain untuk tunjangan pendidikan non-PNS serta pengangkatan ASN baru.
Sementara itu Belanja Barang mencapai Rp 344,9 triliun atau 72,3 persen dari outlook, didorong percepatan penyerapan pada layanan masyarakat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program kesehatan, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya.
“Kalau diingat belanja barang ini adalah salah satu yang terdampak ketika ada efisiensi di awal tahun, maka itu agak sedikit lambat tapi sekarang sudah 72,3 persen,” jelas Suahasil.
Belanja Modal terealisasi Rp 206,4 triliun yaitu 59,9 persen dari outlook, terutama untuk penyelesaian proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Terakhir, belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 147,2 triliun atau 98,6 persen, dipicu penyaluran berbagai program seperti PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.
“Dan kita akan dorong terus ke November-Desember (belanja) ini sehingga dia bisa memberikan dampak lebih kepada ekonomi (Indonesia),” tutur Suahasil.
Kemennkeu Tarik Utang Rp 570,1 Triliun
Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 570,1 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka tersebut setara 77 persen dari outlook pembiayaan utang dalam laporan semester (lapsem) yang dipatok Rp 731,5 triliun.
Suahasil menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap dijalankan secara hati-hati di tengah dinamika pasar global.
“Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, serta disiplin di dalam mengelola utang dalam batas yang aman,” kata Suahasil.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 532,9 triliun. Angka ini berasal dari pembiayaan utang Rp 570,1 triliun dan pembiayaan non-utang yang tercatat negatif Rp 37,2 triliun. Sementara total pembiayaan anggaran sesuai outlook lapsem mencapai Rp 662 triliun.
Suahasil menuturkan pembiayaan dilakukan sesuai defisit APBN dalam outlook lapsem yang berada di 2,78 persen terhadap PDB. Pemerintah juga telah mendapat persetujuan DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) Rp 85,6 triliun guna menekan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini.
Suahasil memastikan pemerintah akan terus menjalankan strategi mitigasi risiko melalui cash buffer, prefunding bila diperlukan, serta active cash and debt management.