APBN Tekor Rp 31,2 Triliun, Penerimaan Pajak Anjlok 30,19% per Februari 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2025. Hasilnya, APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tersebut.

Defisit tersebut berbanding terbalik dengan surplus Rp 26 triliun atau 0,11 persen dari PDB yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

“Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,“ kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3).

Sri Mulyani juga menjelaskan pendapatan negara hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp 316,9 triliun. Angka tersebut setara 10,5 persen dari target Rp 3.005 triliun di 2025.

Lebih rinci, pendapatan negara melalui penerimaan pajak hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan senilai Rp 2.189 triliun.

“Penerimaan pajak Rp 187,8 triliun (hingga akhir Februari 2025) atau 8,6 persen dari target,” ujar Sri Mulyani.

Berdasarkan catatan kumparan, penerimaan pajak menunjukkan kontraksi tajam jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat, hingga Februari 2024 lalu, penerimaan pajak mencapai Rp 269,02 triliun, yang berarti ada penurunan sebesar 30,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Tidak hanya secara kumulatif hingga Februari, penerimaan pajak pada Januari 2025 juga mencatatkan penurunan tajam. Dalam laporan APBN KiTa edisi Februari 2025, penerimaan pajak di bulan pertama tahun ini hanya terkumpul Rp 88,89 triliun. Angka tersebut merosot hingga 41,86 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp 152,89 triliun.

Di samping itu, Sri Mulyani juga sudah membelanjakan APBN senilai Rp 348,1 triliun atau setara dengan 9,6 persen dari target Rp 3.621 triliun di 2025. Sementara dari sisi keseimbangan primer, APBN Februari 2025 mencatatkan surplus senilai Rp 48,1 triliun.

Kemenkeu Anggap Normal Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara, Thomas A. M. Djiwandono menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan penurunan penerimaan pajak pada awal tahun bukanlah hal yang luar biasa. Menurutnya, ini merupakan pola yang berulang setiap tahun.

“Jadi kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir mulai 2022-2024 itu polanya sama. Desember naik cukup tinggi karena ada efek Nataru akhir tahun dan kemudian menurun di Januari dan Februari itu sama setiap tahun. Jadi tidak ada hal yang anomali. Sifatnya normal saja,” jelas Anggito.

Namun, ia juga mengakui penerimaan pajak pada Januari-Februari 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama adalah penurunan harga komoditas yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor terkait.

“Kalau kita lihat kenapa kok Januari-Februari 2025 lebih rendah? Ini karena ada beberapa faktor. Pertama karena penurunan harga komoditi antara lain batubara 11,8 persen, Brent 5,2 persen dan nikel 5,9 persen,” ungkap Anggito.