Apersi Siap Dukung Program 3 Juta Rumah, Sebut Sudah Bangun 660.000 Unit

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memastikan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengungkapkan pihaknya telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sepanjang 2020 hingga 2024.

“Total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif Apersi mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia adalah 669.149 unit rumah. Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman melalui hibah sejumlah lahan milik anggota Apersi untuk rumah rakyat," kata Junaidi melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12).

Junaidi telah bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah untuk membahas dukungan program penyediaan rumah tersebut.

Junaidi menjelaskan sebanyak 660.000 unit rumah yang dibangun dan direalisasikan Apersi itu melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Sejak berdirinya Apersi hingga sekarang kita merupakan asosiasi yang anggotanya fokus membangun rumah terjangkau untuk masyarakat dan khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan Apersi mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait Program 3 Juta Rumah, salah satunya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen bagi rumah MBR.” ungkap Junaidi.

Dia juga menyoroti perhatian khusus Kementerian PKP kepada masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati pembiayaan dari perbankan, yaitu segmen non-bankable dan non fix income untuk mendapatkan rumah.

“Semoga hambatan-hambatan terkait program rumah KPR bersubsidi dapat diminimalis sehingga tak memberatkan dunia usaha,” tutur Junaidi.