Apindo Minta Ekspansi Industri Manufaktur RI Serap Banyak Tenaga Kerja

Sejumlah buruh berjalan pulang di salah satu pabrik di Kota Tangerang, Jumat (17/11/2023). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Industri manufaktur di Indonesia terus mengalami penguatan sejak awal 2024. Geliat positif sektor industri ini salah satunya didorong oleh permintaan baru dari pasar domestik sehingga mendorong kenaikan produksi.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024 yaitu berada di angka 52,7. Angka PMI yang terus berada pada lingkup ekspansif ini merupakan refleksi dari pertumbuhan produksi domestik bruto atau GDP Indonesia yang juga tumbuh secara positif.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengapresiasi capaian PMI manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut. Menurutnya, capaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi COVID-19. Selain itu, PMI manufaktur nasional yang ada pada fase ekspansif menjadi indikator yang kuat bahwa industri di Indonesia ada pada kondisi industrialisasi berkelanjutan.

“Pelaku industri sangat memandang positif capaian gemilang PMI manufaktur Indonesia selama 30 bulan berturut yang juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bob dalam keterangannya, Senin (25/3).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam saat ditemudi di KBRI Hanoi, Vietnam Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Lebih lanjut Bob menjelaskan bahwa capaian positif ini perlu disyukuri mengingat sektor industri nasional telah benar-benar pulih dari Pandemi Covid-19. Capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2024 mampu melampaui PMI Manufaktur berbagai negara maju lainnya yaitu China (50,9), Jerman (42,3), Jepang (47,2), Inggris (47,1), Amerika Serikat (51,5), Malaysia (49,5), Myanmar (46,7), Filipina (51,0), Taiwan (48,6), Thailand (45,3), dan Vietnam (50,4).

Bob juga mengungkapkan capaian PMI manufaktur ini harus harus diikuti oleh Langkah strategis dari pemerintah melalui berbagai kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan sektor industri. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adakah indikator ketenagakerjaan. Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut berada di level ekspansi harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," terangnya.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Bob juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya merupakan salah satu faktor yang sangat pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riil," ujarnya.

Bob menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini menurut Bob membutuhkan dukungan lintas sektor, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag dan Kemenkeu. Termasuk juga menyangkut arus barang. Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," katanya.

Bob mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya, hal ini menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Setiap tahunnya terdapat tiga juta tenaga kerja yang masuk pasar kerja di Indonesia. Terkait dengan keunggulan di sektor manpower ini, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

"Ini kan dua modal dasar yang tidak dimiliki negara lain, seharusnya Indonesia bisa ngebut ekonomi nya dibanding negara lain. Tapi bagaimana kita bisa seperti India yang terbentuk satu optimisme bersama antara dunia usaha dengan pemerintah bahwa ekonomi ke depan akan tumbuh dengan baik, dan itu harus dibuktikan dengan terciptanya lintasan yang menunjukkan pertumbuhan. Nah, kalau ini sukses kita lakukan tentunya akan mendatangkan investasi," jelasnya.

Menurutnya, investasi akan datang ke Indonesia selama market tumbuh. "Kuncinya memang di pertumbuhan market. Nah itu lah yang harus kita benahi sekarang. Jadi, industrinya sudah optimis, tenaga kerja tersedia ini harus dikonversi menjadi market yang tumbuh. Kalau market tumbuh dan menciptakan lintasan yang positif itu investasi akan datang, sehingga nanti kita akan dapat siklus yang positif, karena nanti investasi akan mendorong ekonomi nasional dan itu akan berjalan terus," katanya.

Oleh karena itu, dirinya menyebut bahwa peran Kemenperin terhadap ekonomi nasional menjadi sangat sentral. Kemenperin menjadi institusi yang memegang komando penting dan sangat menentukan kemajuan sektor industri manufaktur nasional.

"Kita sangat apresiasi Menperin yang terus menerus memberikan stimulus untuk industri. Tapi ini kan bukan kerja sendiri, ada andil kementerian lain yang mempermudah, jangan malah dipersulit," katanya.

Dirinya berharap ke depan tidak hanya produsen, akan tetapi konsumen juga diberikan insentif. Meski demikian, Bob menyadari bahwa pemberian insentif butuh dukungan politik anggaran pemerintah.

"Saya rasa ke depan Kemenperin harus jadi leading kementerian, kalau kita konsen bahwa ke depan itu yang harus jadi drive pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri. Sektor industri mampu menciptakan multiplier effect, pasti tax ratio nya akan bagus jika Kemenperin yang menjadi leading kementeriannya. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja nya akan lebih besar, sehingga pertumbuhan ekonomi kita berkualitas dan akan membentuk demand, sehingga memancing terjadinya investasi," katanya.