Apindo Sebut Aksi Premanisme Ganggu Investor, Minta Pemerintah Bereskan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani menjadi pembicara dalam acara IKF 2023 di Pacific Place, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara soal isu adanya premanisme di sektor usaha di Tanah Air. Isu premanisme ini sebelumnya ramai diutarakan oleh pelaku industri.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan soal premanisme di sektor usaha bukanlah permasalahan baru. Sehingga dia berharap pemerintah menaruh perhatian lebih soal permasalahan ini.

“Kami harap pemerintah memperhatikan hal ini. Karena kita juga lihat di banyak tempat, ini masalah premanisme bukan masalah baru,” kata Shinta di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyoroti pentingnya iklim usaha yang kondusif untuk menarik dan mempertahankan investor di Indonesia. Sebab jika keamanan usaha tidak terjaga, operasional dunia industri juga akan terganggu.

Shinta juga mengaku telah menyampaikan perkara ini kepada pemerintah dan meminta pemerintah membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Karena ini akan bisa mengganggu investor di Indonesia gitu. Jadi kemarin juga saya tahu dari pihak kepolisian dan lain-lain itu juga sudah bekerja sama untuk membantu penanganan masalah ini,” tutup Shinta.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum MPR RI Eddy Soeparno sempat menyoroti adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia. Eddy sempat mengunjungi pabrik BYD di Shenzen, China.

“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD, saya kira itu harus tegas pemerintah daerah perlu tegas untuk kemudian menangani masalah ini,” kata Eddy dikutip dari laman Instagram pribadinya, Rabu (23/4).

Dia kemudian mewanti-wanti jangan sampai investor yang berniat menggelontorkan modalnya di Indonesia justru tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah.

“Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan dan itu jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk Indonesia,” imbuhnya.

Selain Eddy, Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical, Edi Rivai, juga sempat berbicara soal aksi premanisme sebagai hambatan di dunia usaha.

“Artinya kalau ada banyaknya intimidasi, (itu) mengganggu iklim investasi, mengganggu kinerja, kemudian kepastian (berusaha),” kata Edi kepada kumparan, Jumat (14/3).

Edi menuturkan bentuk aksi premanisme oleh ormas ini umumnya berbeda-beda di setiap kawasan industri.

Dia kemudian membeberkan salah satu kasus premanisme ormas yang menyerang pelaku industri di Cilegon, Banten. Menurut dia hal ini merupakan salah satu aksi premanisme yang tidak terkendali.

“Memang ada yang tidak terkendali seperti yang (ramai) di media kan ada di Cilegon itu yang digeruduk, pagarnya dikunci, nah itu yang kayak gitu fakta yang sudah ada,” terangnya.