Apindo Ungkap Lebih dari 50% Perusahaan Kurangi Tenaga Kerja-Tunda Ekspansi
PerbesarAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keadaan geopolitik saat ini membuat banyak perusahaan di Indonesia menahan ekspansi dan menghentikan proses rekrutmen.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei yang dirilis oleh pihaknya, lebih dari 50 persen perusahaan yang merupakan responden menyatakan telah mengurangi jumlah tenaga kerja, dan sebagian besar masih berencana melakukan pengurangan lanjutan dalam waktu dekat.
“Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” ujar Shinta dalam acara Dewas BPJS Menyapa Indonesia di Auditorium BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7).
Ia juga mengungkapkan bahwa rendahnya produktivitas dalam negeri saat ini menjadi isu krusial. Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan produktivitas tenaga kerja terendah di ASEAN, yakni hanya USD 23,57 ribu per pekerja, lebih rendah dari rata-rata kawasan yang mencapai USD 24,27 ribu.
“Transformasi industri saat ini bergerak ke arah otomatisasi dan digitalisasi, juga belum bisa diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja,” lanjut Shinta.
Selain itu, ia juga mengeluhkan minimnya penciptaan lapangan kerja baru di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri saat ini.
Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya angka PHK, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Tidak cukup banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Ini tantangan terbesar kita,” tuturnya.
Shinta menekankan pentingnya peningkatan literasi digital, pelatihan vokasi (vocational upscaling), dan pembenahan ekosistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan industri.
“Tanpa itu, kita bukan hanya tertinggal, tapi juga kehilangan relevansi di tengah kompetisi kawasan. Kita bukan satu-satunya negara di dunia. Kompetisi dan daya saing harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan beberapa faktor pendorong PHK dalam negeri, seperti aktivitas manufaktur Indonesia terus mengalami tekanan, pelemahan yang terlihat pada kinerja ekspor yang turun 7,53 persen pada kuartal pertama 2025, serta tantangan struktural yang makin terasa.
“Meski saat ini inflasi relatif terjaga sejak awal tahun baru, Indonesia pertama kali mengalami deflasi tahunan sejak 25 tahun terakhir,” sebut Shinta.
kemudian, kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi nasional juga menyusut. Shinta memaparkan terjadi penurunan hingga 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir, mengindikasikan tekanan terhadap segmen ekonomi yang selama ini menopang pertumbuhan.
Di sisi produksi, pelaku industri dibebani kenaikan harga energi, bahan baku, serta fluktuasi nilai tukar impor. Biaya tenaga kerja pun meningkat, tetapi belum dibarengi peningkatan produktivitas yang memadai.
“Sementara itu, struktur industri manufaktur masih mengalami masalah mendasar di sisi efisiensi logistik dan rantai pasok,” tutup Shinta.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Januari-Juni 2025. Salah satunya PT Sritex yang banyak memangkas pekerja pada awal tahun.
Berdasarkan Satu Data Kemnaker, sepanjang Januari-Juni 2025 terdapat sebanyak 42.385 tenaga kerja terdampak PHK.
“Jadi memang tapi kalau dari sisi jumlah kan lebih besar ya dibanding dengan tahun lalu, karena memang tahun ini kan ada momentum sekitar bulan Januari itu kan yang mana itu kan PHK yang sangat besar ya jumlah yang dalam satu perusahaan itu besar sekali,” jelas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Senin (28/7).
Meskipun secara bulanan, Anwar mengatakan jumlah PHK bulan Juni yang sebanyak 1.609 kasus lebih rendah dibandingkan dengan Mei yang sebanyak 4.702 kasus. Dia mengatakan Barenbang akan mendalami faktor pendorong hal ini.
Berdasarkan Satu Data Kemnaker, pada Januari 2025 terjadi sebanyak 9.497 kasus PHK, Februari 17.796, 4.987 pada Maret, 3.794 pada April, 4.702 pada Mei 2025 dan 1.609 pada Juni.
Secara daerah, Jawa Tengah masih jadi penyumbang terbanyak yaitu 10.995 kasus, kemudian Jawa Barat 9.494 kasus, disusul 4.257 kasus PHK sepanjang Januari-Juni 2025 di Banten, Jakarta sebanyak 2.821 kasus, 2.246 kasus di Jawa Timur.