Aprindo Buka Suara Soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Ditunda

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjawab pertanyaan wartawan saat dijumpai di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara soal kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen akan ditunda.

Ketua Aprindo, Solihin, mengapresiasi atas respons pemerintah terhadap permintaan penundaan penerapan tarif PPN menjadi 12 persen.

“Asosiasi sudah menyatakan keberatan, bukan keberatan ya, minta menunda. Dan saya pikir pemerintah sudah merespons hal itu,” kata Solihin usai menghadiri pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (28/11).

Menurut dia, dampak utama dari penerapan PPN 12 persen bukan hanya akan dirasakan oleh sektor ritel, tetapi juga oleh konsumen. “Jangan dampak ritel, ke konsumen. Yang beli siapa namanya? (konsumen),” tegasnya.

Meski isu penundaan tarif PPN 12 persen sudah ramai dibicarakan, Solihin menyebut belum ada pembahasan resmi dalam pertemuan tersebut.

“Tadi di atas nggak dibahas. Tapi untuk kenaikan, saya pikir pemerintah sudah menyatakan bahwa kemungkinan akan ditunda. Kemungkinan loh ya,” kata Solihin.

“Kita baca-baca di media aja. Ini teman-teman media aja. Belum ada resmi,” tambahnya.

Ilustrasi konsumsi masyarakat. Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal rencana PPN jadi 12 persen bakal diundur. Menurut Luhut, masyarakat harus terlebih dahulu dilindungi dengan stimulus sebelum kebijakan itu direalisasikan.

"Ya hampir pasti diundur. PPN 12 persen sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," ujar Luhut dikutip dari Antara, Rabu (27/11).

Luhut mengungkapkan, rencananya bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebagai bantalan dalam penerapan PPN 12 persen, tidak akan berupa bantuan langsung tunai (BLT), tetapi berupa subsidi energi ketenagalistrikan.

"Tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," sambungnya.

Kenaikan PPN jadi 12 persen ini sebelumnya direncanakan bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan pengusaha juga akan mendorong pemerintah untuk menunda kebijakan tersebut.

Para pengusaha akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sehari setelah penyelenggaraan Pilkada, Kamis (28/11).

"Kamis kami dipanggil ke Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali (permintaan untuk menunda PPN 12 persen)," ujar Shinta saat diskusi dengan media di Roemah Kuliner, Jakarta, Selasa (26/11).