Arya Sinulingga: Presiden Sebelumnya Juga Banyak Kader Partai Jadi Komisaris
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarStaf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, buka suara soal kader partai yang mulai masuk dalam jajaran komisaris di BUMN. Kader yang dipilih merupakan partai yang mengusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Arya menjelaskan, BUMN itu merupakan perusahaan milik pemerintah, sehingga wajar jika diambil dari berbagai latar belakang, termasuk politik.
"Kita pokoknya lihat yang pasti apa ya. Namanya BUMN itu, itu kan perusahaan milik pemerintah maka wajar kalo misalnya kita cari dari berbagai latar belakang. Dan latar belakang politik tidak menjadi larangan, tidak ada larangan," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/6).
Arya juga tidak mempermasalahkan jika penunjukan komisaris perusahaan BUMN dari kalangan politik selama orang tersebut berkompeten dan sesuai kebutuhan perseroan.
"Mereka juga kalo selama itu kompeten tidak ada masalah dong. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa kalo politik tidak boleh. Oh enggak dong, dan wajar juga," ujarnya.
Dirinya juga mengakui bahwa BUMN itu tak lepas dari unsur politik. Sebab, keputusan dan kebijakan dari BUMN itu harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbeda dengan perusahaan swasta yang tidak memerlukan DPR dalam menyetujui setiap keputusan dan kebijakannya.
"Karena gini loh, BUMN ini juga butuh dukungan politik berbeda dengan perusahaan swasta. Kebijakan, keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR loh. BUMN ini sahamnya dimiliki oleh negara, maka harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Maka unsur politik itu tidak mungkin," kata Arya.
"Gak boleh kita munafik dan gak boleh menafikan bahwa unsur politik tak masuk ke dalam BUMN selama keputusan-keputusan vital mengenai BUMN tetap berkaitan dengan politik di DPR. Jadi tidak mungkin tidak ada, dari dulu BUMN ada sampai hari ini, pasti ada politiknya," tambahnya.
Bahkan, Arya menyatakan bahwa zaman Presiden sebelumnya juga ada Komisaris dari kalangan politik dan DPR.
"Emang jamannya Pak SBY tidak ada orang politik ? Emang jamannya Gus Dur tidak ada orang politik ? Emang jamannya Pak BJ Habibie tidak ada ? Zaman Bu Megawati gak ada ? Zaman Pak Jokowi juga ada. Jadi, tidak usah dipertentangkan," ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya mencari kandidat dari partai politik yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini.
"Jadi jangan samakan dengan swasta. Tapi kita carikan juga dong orang politik yang paham dan mengerti hal-hal yang kita butuhkan," pungkasnya.
Sebelumnya Grace Natalie Louisa dari PSI ditunjuk menjadi Komisaris di BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID). Selain Grace, MIND ID juga mengangkat Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama perseroan yang merupakan politisi Partai Gerindra dan juga termasuk dalam jajaran anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Raka pada Pilpres 2024.
Simon Aloysius Mantiri resmi diangkat sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Independen PT Pertamina (Persero).
Simon Aloysius Mantiri merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Simon juga masuk dalam jajaran pengurus Gerindra Periode 2020-2025, sebagai anggota Dewan Pembina.