Asaki Desak Pemerintah Segera Negosiasi dengan AS terkait Tarif Impor

Industri keramik Sukatali Foto: ANTARA FOTO/Agvi Firdaus

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah agar segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor dan tentunya tidak sesuai dengan aturan WTO.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto menilai, untuk menghadirkan neraca perdagangan yang lebih berimbang dengan Amerika Serikat, bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat.

Saat ini, industri keramik nasional mengalami gangguan supply gas dan mahalnya harga regasifikasi gas sebesar USD 16,77 USD/MMBTU.

“Asaki mengharapkan pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (4/4).

“Ini saatnya Indonesia membuka kran impor gas,” tambah Edy.

Asaki mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mana menjadi ancaman sasaran pengalihan ekspor atau tempat pembuangan bagi produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus pasar AS pasca diterapkan Tarif Resiprokal tersebut.

Dalam hal ini, Asaki mengkhawatirkan akan banjirnya produk keramik dari India yang mana selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif anti-dumping 200 persen-400 persen oleh AS.

“Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan anti-dumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen,” tegas Edy.

Selain itu, Asaki saat ini sedang mengamati volume impor keramik dari China pasca PMK BMAD sejak Oktober 2024 yang mana dikhawatirkan kurang efektif karena besaran BMAD untuk mayoritas tipe produk keramik impor hanya berkisar 25 persen-30 persen.

Di saat semua negara di dunia melakukan praktik proteksionisme, Asaki mengharapkan pemerintah konsisten mendorong Program P3DN melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau create demand bagi industri keramik nasional.

Asaki juga mendesak pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta unit rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan seperti ubin keramik, sanitary ware, genteng keramik, serta table ware keramik.

Asaki juga meminta pemerintah mencermati pelemahan mata uang Rupiah pasca pemberlakuan tarif oleh AS.

“Selama ini, Industri Keramik ibarat sudah jatuh tertimpa tangga karena selain dikenakan Harga Regasifikasi Gas yang teramat mahal USD 16,77 per MMBTU juga harus membayar biaya gas dalam bentuk USD,” kata Edy.

Asaki tidak keberatan jika di dalam negosiasi dengan AS, bea masuk impor keramik dari AS yang saat ini 5 persen dihapuskan. Pasalnya, selama tidak melakukan praktik kecurangan seperti Dumping, produk keramik nasional tidak kalah berdaya saing terhadap produk keramik buatan AS.