Asosiasi Dorong Pembiayaan Jalan Tol Perbesar Peran Swasta, Kurangi Beban APBN
PerbesarAsosiasi Tol Indonesia (ATI) mendorong pemerintah banyak melibatkan swasta dalam pembiayaan pembangunan tol. Sehingga beban APBN dalam pembiayaan infrastruktur tersebut bisa berkurang.
Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, memastikan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan melalui keterangan tertulis, Senin (10/8).
Rivan mencatat jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai 3.115,98 km (76 ruas jalan tol), yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan.
Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan. Sehingga, kata Rivan, diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta.
Rivan mengatakan sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi. Sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang.
Rivan menuturkan kondisi itu diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan.
Rivan menegaskan perlu ada koordinasi yang baik dengan pemerintah terkait jalan tol. Sehingga pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah dan pengamat, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD).
Komunikasi itu diharapkan jadi ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia.
Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.
"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan," tutur Kristianto.