kumparan
14 Januari 2020 17:29

Asosiasi Fintech: Pinjaman Online Legal Selalu Pakai Rekening Khusus

Ilustrasi Fintech
Ilustrasi Fintech. Foto: Getty Images
Masyarakat kini tak asing lagi dengan teknologi keuangan (fintech) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online alias pinjol. Sayangnya, banyak juga masyarakat yang belum memahami mana pinjol yang legal dan tidak.
ADVERTISEMENT
Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan, masyarakat harus lebih teliti jika ingin meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Salah satu ciri yang mudah untuk dipahami yakni pinjol legal selalu menggunakan escrow account dan virtual account.
Escrow account adalah rekening giro di bank atas nama perusahaan fintech, yang merupakan tempat penitipan dana dari investor yang akan disalurkan kepada peminjam. Rekening ini digunakan jika lender atau pemberi pinjam akan mentransfer dana ke borrower atau peminjam.
"Kita enggak bisa transfer ke rekening pribadi, harus lewat escrow account dan virtual account. Kalau ada yang rekening pribadi, ini berarti pinjol ilegal, karena di aturan OJK saja mengharuskan pakai escrow account," ujar Kuseryansyah di Kantor AFPI, Gedung Centennial Tower, Jakarta, Selasa (14/1).
LIPSUS PINJOL, Ilustrasi aplikasi pinjaman online
Ragam aplikasi pinjaman online. Foto: Fitra Andrianto/kumparan
Tak hanya itu, masyarakat juga diminta lebih teliti dengan mengecek status aplikasi tersebut di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
ADVERTISEMENT
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan secara teliti aturan dan syarat dari aplikasi pinjol tersebut. Mulai dari bunga yang ditawarkan hingga aturan denda.
Menurut Kuseryansyah, pinjol ilegal akan menawarkan bunga dengan jumlah yang sangat tinggi. Waktu pembayaran denda juga dinilai tak masuk akal seperti mencekik peminjam.
"Cek dulu bunga dan denda atau biaya lain sebelum meminjam. Baca dengan teliti kontrak perjanjian, termasuk syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman," jelasnya.
Dia pun menegaskan, peminjam juga harus memahami besaran bunga yang akan ditanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali (repayment), dan ketentuan lainnya.
Berdasarkan catatan AFPI, nilai akumulasi pembiayaan P2P lending dari 164 penyelenggara mencapai Rp 74,54 triliun per November 2019. Bahkan hingga akhir tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 80 triliun.
ADVERTISEMENT
Angka tersebut meningkat tajam jika dibandingkan dengan pembiayaan P2P lending sepanjang 2018 yang hanya Rp 22,66 triliun.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan