Asosiasi Petani Beberkan Kendala Penyaluran Pupuk Subsidi di Daerah
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarKontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat mengatakan terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan terkendalanya penyaluran pupuk subsidi di daerah. Khususnya yang terjadi di lini IV yakni dari kios ke petani.
Ketua KTNA Jabar, Otong Wiranta mengungkapkan mayoritas masalah yang dihadapi dalam penyaluran subsidi di daerah itu sama. Pertama, kebanyakan petani daerah lebih suka proses yang simpel. Padahal, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mereka harus melewati banyak mekanisme yang berlaku.
"SDM petani tingkat pendidikan rendah. Mereka ingin metode yang instan mereka datang membawa uang, memperoleh apa yang mereka inginkan. Tanpa mereka sadar mekanisme banyak," kata Otong dalam diskusi Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Rabu (6/12).
Kendala kedua adalah jaringan internet yang belum terkoneksi di berbagai daerah. Sehingga mayoritas petani menggunakan cara manual yakni mendatangi langsung kios pupuk itu.nKetiga masalah validasi data. Hampir semua kios lebih suka menggunakan data lama untuk melakukan validasi data.
"Padahal banyak petani yang sudah pindah tapi masih terdaftar. Yang terjadi sampai sata ini banyak miskomunikasi antara petani dan kios. Kios bertahan dengan data yang ada tapi petani memerlukan pupuk untuk area tanamnya," tuturnya.
Keempat, perbedaan kebijakan penyaluran di masing-masing daerah. Kemudian yang kelima, banyak petani suka lupa pin Kartu Tani. Hal itu dinilai merepotkan karena petani harus antre di bank untuk mendapatkan pin baru.
"Ada juga anomali penyaluran salah satunya karena komitmen himbara. Misalkan di tengah tahun Kartu Tani dibagikan padahal dia sudah melakukan transaksi manual I-Pubers. Sehingga petani menuntut itu dilakukan. Makanya terjadi anomali penyaluran double itu memberatkan kios," jelas Otong.
Untuk itu, Otong meminta pemerintah untuk mempermudah proses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Misalnya, dengan menunjukkan KTP saja.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut 16 persen petani yang masuk dalam penerima bantuan subsidi pupuk tidak memiliki Kartu Tani. Padahal, Kartu Tani merupakan syarat utama mendapatkan berbagai bantuan pertanian seperti pupuk subsidi.
"Hitungan kita 16 persen (dari total penerima pupuk subsidi) tidak punya Kartu Tani," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (7/11).
Hal itu tentu membuat 16 persen petani tak kebagian pupuk bersubsidi. Di sisi lain, Amran bilang, minimnya tingkat pendidikan petani daerah juga membuat petani kesulitan mendapatkan informasi mengenai pupuk bersubsidi.
"Kemudian daerah pegunungan jauh dari kota ini yang sulit dapatkan pupuk dan nggak punya kartu bahkan pendidikan rendah, maaf sehingga nggak mampu akses proses sehingga dia nggak dapat pupuk," tutur Amran.
Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji syarat baru yang lebih mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, misalnya dengan menggunakan KTP. Dia memastikan kebijakan baru itu akan rampung dalam waktu dua minggu.