Asosiasi Petani Tebu Surati Presiden Jokowi, Protes Impor Gula
PerbesarAsosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri) menyurati Presiden Jokowi mengenai masuknya gula impor. Sebab, petani menilai kebijakan impor membuat harga gula dalam negeri anjlok.
Sekretaris Jenderal Aptri, M. Nur Khabsyin, mengatakan anjloknya harga gula dalam negeri disebabkan karena gula impor mulai tiba di pasaran. Selain itu, produksi gula dalam negeri yang melimpah turut menekan harga.
"Pedagang enggan membeli gula petani karena masih punya stok gula impor," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (22/6).
Nur Khabsyin mengatakan, saat ini harga gula di tingkat petani Rp 10.800 per kilogram (kg), sementara biaya produksi Rp 12.700 per kg. Menurut dia, saat musim panen petani tidak mendapat harga yang layak.
"Awal Juni 2020 harga gula di tingkat petani mengalami penurunan tajam, hanya laku Rp 10.800 per kilogram. Padahal akhir bulan puasa masih Rp 12.500 per kilo-Rp 13.000 per kilo," katanya.
Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan harga gula di tingkat petani masih akan turun. Sebab musim giling akan berlangsung selama 4 sampai 5 bulan ke depan.
Berdasarkan Permendag Nomor 42 Tahun 2016, harga acuan gula di tingkat petani Harga Pokok Produksi (HPP) Rp 9.100 per kg, sementara di tingkat konsumen Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 13.000 per kg. Sementara pada tahun 2017, HET diturunkan menjadi Rp.12.500 per kg.
"Patokan harga tersebut tetap berlaku dan tidak berubah selama empat tahun dan tahun 2020 ini menginjak tahun ke lima," tuturnya.
Nur Khabsyin menilai patokan harga tersebut sudah tidak sesuai kondisi biaya produksi di lapangan. Sesuai perhitungan APTRI, biaya pokok produksi (BPP) gula petani tahun 2020 rata-rata sebesar Rp 12.772 per kg.
"Kami mohon kepada Bapak Presiden berkenan menyelamatkan gula petani yang sekarang cenderung tidak laku sesuai perhitungan produksi, dan menaikkan besaran HPP gula tani sesuai harapan petani tebu sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada saat kami bersilaturahim dengan Bapak Presiden di Istana Negara pada tanggal 6 Februari 2019," ujarnya.