Asosiasi Vape Protes Perda KTR yang Larang Konsumsi Rokok Elektrik

20 September 2022 13:02
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Perlengkapan rokok elektrik di sebuah toko vape di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.  Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Perlengkapan rokok elektrik di sebuah toko vape di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVI) protes keras Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang melarang konsumsi rokok elektrik. Ketua Umum AKVI Paido Siahaan mengatakan aturan tersebut dinilai tidak ada memiliki argumen dan dasar yang sahih terkait pelarangan ini. Di sisi lain, implementasi beleid ini juga dinilai bakal menghambat pertumbuhan industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL).
ADVERTISEMENT
Paido menjelaskan, penerbitan Perda KTR tak memiliki landasan argumen yang sahih lantaran menyamaratakan profil risiko produk HPTL dengan rokok konvensional.
“Ada salah satu wali kota yang mengatakan dibuatnya Perda KTR yang turut melarang konsumsi vape karena mengandung TAR. Ini jelas salah, dan menjadi kebijakan yang disusun berdasarkan opini pribadi, karena tidak ada satu pun aturan atau penelitian yang bisa dijadikan acuan (yang menyebut vape mengandung TAR),” katanya dalam keterangan, Selasa (20/9).
Paido menjelaskan, penyusunan kebijakan publik sejatinya harus berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan agar kualitas produk hukum tersebut juga bisa diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, implementasi Perda KTR sebagai kebijakan publik, kata Paido, perlu menjamin hak-hak warga negaranya sekaligus melibatkapartisipasi masyarakat secara luas sesuai peraturan dan perundang- undangan.
ADVERTISEMENT
“Mengacu UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dari hal tersebut terlihat Perda KTR sangat rentan untuk digugat secara hukum di kemudian hari,” sambungnya.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Pemerintah Kota Surabaya pertengahan Agustus 2022 lalu telah mulai mengimplementasikan larangan mengkonsumsi rokok elektrik pada kawasan tanpa rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam Perda 2/2019 Kota Surabaya. Selain Surabaya, Kota Depok juga telah mengatur hal serupa sebagaimana diatur dalam Perda 2/2020 Kota Depok.
Penjual di sebuah toko vape di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.  Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Penjual di sebuah toko vape di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Selain ihwal alpanya argumen yang sahih, kecaman terhadap Perda KTR yang turut mengatur larangan konsumsi HPTL juga datang karena dinilai bakal menghambat pertumbuhan industri HPTL. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menjelaskan bahwa ketentuan Perda KTR ini tak hanya mengatur konsumsi melainkan juga aspek penjualan, distribusi dan lainnya.
ADVERTISEMENT
“Kami sangat yakin bahwa Perda KTR yang mengatur larangan rokok elektrik tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, karena dipukul rata dengan rokok konvensional. Apalagi Perda KTR ini bukan hanya mengatur konsumsi melainkan distribusi, penjualan, dari hal ini kami jelas berbeda.
Penjualan rokok elektrik, katanya, paling banyak ini berada di vape store, sehingga orang yang datang ini sudah pasti penggguna rokok elektrik. Pelaku usaha juga, menurutnya, sudah memiliki komitmen misalnya untuk tidak menjual kepada anak-anak.
Aryo melanjutkan, dengan komitmen tersebut dan sudah adanya perbedaan titik penjualan utama rokok elektrik dengan rokok konvensional, sejatinya jangkauan hukum Perda KTR terhadap produk HPTL menjadi tidak adil terhadap HPTL karena postur sektor yang berbeda. Oleh karenanya, APVI akan berkoordinasi dengan DPRD sekaligus Kementerian Hukum dan HAM untuk merespons Perda-Perda KTR tersebut guna memohon keadilan dan transparansi.
ADVERTISEMENT
“Karena regulasinya memang sudah salah. Kami juga sudah berkomunikasi dengan DPRD dan Kemenkum HAM karena menyangkut aturannya yang tidak sesuai dengan industrinya. Kami sudah bertemu dengan Kemenkum HAM beberapa kali, dan masih akan dibahas dalam beberapa waktu ke depan,” kata Aryo.