Astra Akan Bangun 1.000 Unit Rusun di Jakarta, Target Pembangunan Tahun Ini
·waktu baca 2 menit
PerbesarPT Astra International Tbk akan membangun sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) layak huni di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Soebroto, mengatakan setiap unit dirancang memiliki dua kamar dengan luas sekitar 35 meter persegi serta dilengkapi satu kamar mandi.
“(Astra akan membangun) 1.000 unit rumah layak huni, rumah susun. Satu unitnya ada dua kamar. Ukurannya 35 meter. Ada satu kamar mandinya juga,” kata Boy dalam Peninjauan Lokasi Pembangunan Hunian di Wilayah Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu (5/4).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan proyek tersebut direncanakan dapat segera dimulai setelah kepastian ketersediaan lahan dari negara diperoleh.
Katanya, pelaksanaan disebut dapat berjalan cepat, mengingat kesiapan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk dalam penyediaan lahan dan pendanaan.
“Mengenai lokasi, saya mengikuti kepada Pak Dony sebagai Kepala (Badan) Pengaturan BUMN dan Pak Dirut Kereta Api (Indonesia). Nanti sudah di survei-survei semua,” kata Maruarar dalam kesempatan yang sama.
Maruarar menargetkan, pembangunan 1.000 unit ini diperkirakan dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. “Mulainya tahun (2026) ini harusnya bisa. Pak Dirut mengatakan sarannya ini buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan MBT (Masyarakat Berpenghasilan Tanggung) ya,” ucap Maruarar.
Siapkan Skema Baru
Pemerintah tengah menyusun regulasi pembangunan rumah susun subsidi bersamaan dengan berlangsungnya survei lokasi, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Maruarar mengatakan aturan tersebut mencakup skema pembangunan hunian yang dapat dibiayai melalui dana CSR.
“Tanahnya tetap pilih negara. Kemudian yang bangun swasta. Kemudian dibalikin kepada negara,” kata Maruararnya.
Selain itu, Maruarar menyatakan pemerintah sedang menggodok skema yang lebih fleksibel untuk pengembangan rumah susun subsidi. Lahan pembangunan dapat berasal dari berbagai pihak, mulai dari negara, BUMN, kementerian, hingga pemerintah daerah.
“Kemudian juga yang membangun bisa juga BUMN bisa juga kementerian, bisa juga dari swasta,” kata Maruarar.
Sementara itu dari sisi pembiayaan, sumber dana juga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), CSR, serta berbagai skema pendanaan lainnya.
Kemudian, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan pihaknya bersama PT KAI tengah melakukan peninjauan lokasi di berbagai kota, dengan fokus pada wilayah berpenduduk padat untuk pengembangan hunian selanjutnya.
“BUMN tentu ingin sekali memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat Indonesia tentunya dengan kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman ini,” ucap Dony dalam kesempatan yang sama.