ATR/BPN Siapkan 209 Ribu Ha Lahan untuk Ketahanan Pangan di 2025

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan 209.780 hektare (ha) lahan untuk ketahanan pangan dan 80.000 ha untuk kawasan permukiman di tahun 2025 mendatang.

Di samping itu, Nusron menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Menurutnya, dibutuhkan banyak lahan untuk mencapai swasembada pangan.

“Untuk tanah terlantar potensinya di tahun 2024 itu adalah 856.000 hektare. Yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu sekitar 209.780 hektare. Kalau untuk pemukiman sekitar 80.000 hektare lah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di kantornya, Selasa (31/12).

Nusron menjelaskan, Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan untuk mencapai swasembada pangan. Alhasil, fokus food estate pemerintahan Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Mentan Panen Jagung di Food Estate Gunung Mas. Foto: Dok. Kementan

“Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menyampaikan rencana pemindahan mega proyek food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua pada pemerintahan mendatang.

Ia bilang saat ini banyak persoalan yang menghambat pengerjaan proyek lumbung pangan di Kalimantan itu. Salah satu persoalan yang ia sebut seperti tanah yang kurang subur karena ada di atas lahan gambut.

"Itu akan diteruskan, kami enggak bisa tinggalkan Kalimantan. Kami coba di merauke, tanah flat luas tapi infrastruktur kurang tapi agriculture bagus," katanya dalam di UOB Economy Outlook 2025, Kamis (26/9).

Pria yang juga merupakan ekonom senior INDEF ini menyebut sejumlah contoh tumbuhan yang nantinya akan ditanam di food estate Merauke seperti tebu, dan singkong.

Namun, tantangan menggarap proyek lumbung pangan di Papua yaitu logistik dan aksesibilitas transportasi yang kurang optimal yang menyebabkan biaya operasional yang besar.