Aturan Baru Sri Mulyani soal Efisiensi Anggaran, 15 Item Belanja Ini Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya mendengarkan paparan presentasi dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan tentang efisiensi anggaran, salah satunya ketentuan pos belanja mana saja yang dikurangi.

Beleid tersebut tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Pasal 3 aturan tersebut, dijelaskan untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja, Menkeu menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja.

Kemudian jenis belanja dalam barang dan modal mana saja yang bisa diefisiensi oleh kementerian atau lembaga adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja barang, belanja modal, dan/atau jenis belanja lainnya sesuai arahan Presiden,” tulis Poin 3 Pasal 3 beleid tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (ketiga kiri) meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan di Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Berikut daftar belanja barang dan belanja modal yang terkena efisiensi:

• Alat tulis kantor

• Kegiatan seremonial

• Rapat, seminar, dan sejenisnya

• Kajian dan analisis

• Diklat dan bimtek

• Honor output kegiatan dan jasa profesi

• Percetakan dan souvenir

• Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan

• Lisensi aplikasi

• Jasa konsultan

• Bantuan pemerintah

• Pemeliharaan dan perawatan

• Perjalanan dinas

• Peralatan dan mesin

• Infrastruktur.

instagram embed