Awal Mula Persoalan hingga Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Iblis dan Setan
·waktu baca 3 menit
PerbesarBupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menjadi sorotan publik usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan. Ia melontarkan sebutan tersebut kepada perwakilan dari Kemenkeu yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/12).
Pada momen panas tersebut, Adil mempertanyakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik sampai USD 100 per barel.
“Semenjak konflik Rusia dan Ukraina, (harga) minyak naik, tapi kok (pendapatan Meranti) turun? Dan untuk bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp 115 miliar, naiknya cuma Rp 700 juta saja. Padahal liftingnya naik, asumsi 100 dolar AS per barel. Lah, naiknya cuma Rp 700 juta?” tanya Adil.
Adil menyampaikan telah tiga kali mengirimkan pesan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan audiensi secara empat mata. Namun, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.
“Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucap Adil.
Ketidakpuasan Adil meledak hingga menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, nggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.
Adil menjelaskan tidak menerima hitung-hitungan yang jelas dari pemerintah pusat terkait penjual minyak yang digarap dari Kepulauan Meranti. Menurutnya, hal itu juga enyebabkan penduduk daerahnya terus di bawah garis batas kemiskinan.
Adil merasa kondisi tersebut juga berlawanan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan pemerataan kualitas hidup dan memberantas kemiskinan.
“Pemerataan-pemerataan ke mana? Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Kenapa? Jokowi 2024 wajib nol persen (kemiskinan) bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya," kata Adil.
Apabila pemerintah pusat tidak mengambil sikap untuk membagi DBH secara maksimal, Adil meminta wilayahnya diizinkan bergabung dengan Malaysia.
“Kalau bapak enggak mau ngurus kami, kalau pusat enggak mau ngurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah (Malaysia),” ujar Adil.
Kemenkeu Minta Bupati Meranti Minta Maaf soal Pernyataan Iblis dan Setan
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan pihaknya keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Kepulauan Meranti tersebut. “Pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil yang mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan,” ungkap Yustinus dalam video singkat yang dikutip kumparan, Senin (12/12).
“Ini jelas ngawur dan menyesatkan,” tambahnya.
Yustinus menegaskan Kemenkeu justru sesuai dengan UU telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi Dana Bagi Hasil (DBH). “Dan yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama,” tutur Yustinus.
Selain itu, kata Yustinus, Kemenkeu juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari pajak asli daerah (PAD) Meranti Rp 222 miliar.
"Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” tutup Yustinus.