Azwar Anas Minta Tim Percepat Kinerja INA Digital & Keamanan Data Kementerian

MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023). Foto: KemenPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat bersama tim INA Digital di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (21/06).

Pertemuan ini membahas upaya percepatan target-target pasca-peluncuran INA Digital. Anas menekankan bahwa percepatan kinerja dan juga pelaporan progres dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut.

"Kita perlu percepatan, sehingga untuk orkestrasi tersebut kita perlu updating data," kata Anas dalam keterangan resmi, Sabtu (22/6).

Laporan yang ada diharapkan mampu mencerminkan persentase progres dan kendala dari tiap kementerian. Dengan demikian, dapat ditentukan solusi yang sesuai untuk lintas sektor.

Terkait pengembangan integrasi layanan, Menteri Anas menyoroti isu keamanan data pengguna. Dia menegaskan bahwa tim INA Digital perlu melakukan kajian mendalam terhadap keamanan digital di setiap Kementerian/Lembaga yang menangani layanan prioritas.

"Berapa lapis keamanan data yang disiapkan. Kita lihat proses bisnis dan mitigasi dari masing-masing lembaga," ujarnya.

Anas mengungkapkan pentingnya narasi yang baik tentang GovTech untuk mengkomunikasikannya terhadap publik, khususnya narasi tentang progres integrasi layanan.

"Kita perlu kolaborasi memperkenalkan GovTech ke user-user penting," kata Anas.

Layanan prioritas akan dipadukan bertahap melalui beberapa fase. Layanan tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di SPBE Summit dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Jadi prosesnya berulang, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Akibatnya yang terjadi kini adalah teknologi bukanlah mempermudah, malah mempersulit warga.

“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” kata Anas.

“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” imbuh Anas.

INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Jokowi. INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.