B40 Diharap Kurangi Impor dan Tambah Devisa Negara Rp 147,5 T di 2025

Pelepasan uji jalan B40 di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/7/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Pemerintah menerapkan program biodiesel 40 persen (B40) sejak 1 Januari 2025. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor BBM dan menambah devisa negara.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar, Alfons Manibui, menyatakan program B40 tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi anggaran, pengurangan impor, dan ramah lingkungan.

Dia mengatakan, target alokasi B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) pada 2025, yang terdiri dari 7,55 juta kl untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk sektor non-PSO. Dengan implementasi ini, program B40 diharapkan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 147,5 triliun pada tahun ini.

"Sejak program biodiesel dijalankan pada 2020, kita telah mencatat penghematan sebesar Rp 38 triliun. Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya, dan dengan penerapan B40 pada 2025, penghematan devisa diproyeksikan akan jauh lebih besar," ujar Alfons dalam keterangannya, Rabu (19/2).

Selain mendorong pencapaian ketahanan energi, program biodiesel juga berkontribusi besar terhadap efisiensi anggaran negara. Pengurangan impor solar yang signifikan akan menekan pengeluaran negara.

"Dengan penerapan biodiesel, impor solar Indonesia terus menurun. Pada 2014, kita masih mengimpor 11,47 juta kl, sementara pada 2023 angka ini sudah berkurang menjadi 5,14 juta kl. Dengan implementasi B40, impor solar diproyeksikan akan semakin berkurang secara signifikan," jelas Alfons.

Selain aspek ekonomi, Alfons juga menyoroti bahwa program biodiesel sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan B40 dapat membantu menekan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara.

"Biodiesel adalah energi yang lebih bersih dibandingkan solar konvensional. Dengan kandungan nabati yang lebih tinggi, emisi karbon yang dihasilkan juga lebih rendah. Ini menjadi langkah konkret bagi Indonesia dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan," tegasnya.

Ia menambahkan, swasembada energi menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

"Indonesia akan semakin mendekati cita-cita swasembada energi yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional," jelasnya.