B50 Sudah Siap Meluncur Awal Juli 2026, Peresmiannya Tunggu Prabowo
PerbesarKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kesiapan seluruh infrastruktur dari hulu ke hilir untuk program biodiesel 50 persen (B50) yang meluncur pada awal Juli 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan mandatori B50 akan berlaku setelah seremoni yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"B50 itu peresmiannya rencananya awal Juli, tapi kayaknya enggak tanggal 1 nanti, ini menunggu jadwal presiden, untuk langsung diimplementasikan serentak di seluruh SPBU," ungkap Anggia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, dikutip pada Rabu (1/7).
Anggia menuturkan, implementasi B50 harus melalui masa transisi selama 3 bulan untuk menghabiskan sisa pasokan B40 yang ada di SPBU.
"Setelah itu ada tahap harmonisasi 3 bulan, penyesuaian waktu 3 bulan untuk menghabiskan stok-stok B40 yang lama sekaligus untuk memastikan distribusinya ke daerah," tuturnya.
Dia juga menjamin seluruh infrastruktur baik dari sisi pemasok bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit (CPO), fasilitas pencampuran, dan SPBU sudah aman.
"Sudah disiapkan dari hulu ke hilir, termasuk dari BBN-nya, kemudian untuk blending-nya, semua sudah siap. Termasuk untuk distribusinya juga sudah siap, sehingga kebijakan serentak di Juli, bisa langsung diimplementasikan sesuai dengan arahan presiden," tegas Anggia.
Anggia menegaskan bahwa pemerintah masih fokus implementasi B50, sehingga belum ada hilal untuk mandatori campuran etanol dengan bensin alias bioetanol 5 persen (E5), yang rencananya berlaku pada semester II 2026.
"E5 nanti masih menyiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk etanolnya dan lain-lain, itu disiapkan karena Pak Menteri tidak mau nanti etanolnya impor lagi. Jadi nanti produksi semuanya di dalam negeri," tandas Anggia.
Mandatori B50 diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelila Dana Perkebunan.
"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," berikut bunyi Diktum Kesepuluh beleid tersebut.
Selain itu, disebutkan bahwa badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen dapat menyalurkan biosolar sampai 30 September 2026 sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan sebelum Kepmen itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan B50 akan disalurkan ke SPBU PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penugasan lainnya serentak secara nasional.
Kendati begitu, kata Eniya, pemerintah akan memberlakukan masa transisi untuk badan usaha dapat menghabiskan sisa stok B40. Hal ini juga sempat diberlakukan ketika peralihan dari program B30 menuju B40 pada awal tahun 2024 lalu.
"Secara serentak dan nasional diberlakukan. Ada masa transisi yang artinya bahwa jika ada stok yang masih B40 boleh diperkenankan untuk menghabiskan stok," ungkap Eniya kepada kumparan, Selasa (30/6).
Eniya mengungkapkan masa transisi tersebut berjalan selama 3 bulan. "Ada titik yang sudah langsung B50, ada yang belum karena masih stok B40-nya masih ada," tutur Eniya.