Backlog Perumahan Capai 12,7 Juta, Pengamat Harap Peran BP Tapera Lebih Optimal

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog perumahan masih tinggi hingga saat ini, sentuh 12,7 juta unit. Pengamat properti pun menyoroti andil pemerintah dalam menekan backlog tersebut, salah satunya pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

BP Tapera berdiri sejak 2019, yang diisi satu komisioner beserta empat deputi. Namun, sejauh ini, lembaga yang berada langsung di bawah Presiden tersebut baru mampu menyalurkan pembiayaan 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) per akhir Juli 2023, di mana mayoritas merupakan ASN dan pegawai BUMN.

Pengamat Properti, Panangian Simanungkalit, menyoroti peran BP Tapera. Menurutnya, lembaga tersebut belum sejalan dengan misi pemerintah yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk menurunkan backlog perumahan. Sebagai lembaga yang berfokus memenuhi rumah rakyat, BP Tapera diharapkan menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.

“Penempatan dana yang dia (BP Tapera) dapat dari APBN itu kan bukan dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan. Seharusnya enggak boleh mikirin cuan. Apa pun latar belakangnya, harus ada visi yang sama untuk mempercepat penurunan backlog,” ujar Panangian dalam keterangannya, Rabu (30/8).

Ia juga mengatakan, BP Tapera seharusnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah demi menurunkan angka backlog. Sebab jika tidak, angka backlog dikhawatirkan akan semakin meningkat.

"Akibatnya, gerak BP Tapera tidak akan sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog,” katanya.

Panangian merinci, ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya, angka backlog di Indonesia hanya 5,3 juta unit. Selanjutnya pada tahun 1950, pemerintah menargerkan dalam 50 tahun rakyat Indonesia harus merdeka dari sisi perumahan.

“Itu artinya pada tahun 2000, angka backlog seharusnya nol. Tapi kenyataannya, hingga saat ini backlog malah naik dua kali lipat dari 5,3 juta unit menjadi 12,7 juta unit,” tambahnya.

Berdasarkan laporan BP Tapera, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Juli 2023 sebanyak 120.169 unit rumah subsidi atau senilai Rp 13,46 triliun.

Jumlah tersebut tersebar di 9.096 perumahan yang dibangun oleh 6.176 pengembang dari 38 bank penyalur di 33 provinsi dan 386 kabupaten/kota.

Adapun target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit.