Backlog Rumah Tembus 12,7 Juta, Sri Mulyani Minta Bank Promosikan KPR Hijau

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam ASEAN Finance Ministers and Bank Governors Meeting and Related Meetings di Hotel Mulia, Selasa (22/8). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah backlog perumahan di Indonesia tembus 12,7 juta. Hal itu sejalan dengan tumbuhnya angka permintaan rumah dengan harga terjangkau.

Sri Mulyani bilang, peningkatan jumlah rumah di Indonesia tentu memberikan dampak bagi lingkungan. Salah satunya sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK).

"Bangunan perumahan bertanggung jawab atas 17 persen emisi gas rumah kaca global dengan 5,5 persen berdampak langsung dan 11 persen tidak langsung dari properti," kata Sri Mulyani dalam acara ASEAN Finance Minister s and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings di Hotel Mulia, Selasa (22/8).

Meski begitu, Sri Mulyani mengaku pemerintah akan tetap mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Melalui subsidi DP rumah, hingga menyediakan rumah susun dengan harga terjangkau.

Lebih lanjut, sebagai upaya mengurangi emisi GRK, Sri Mulyani meminta perbankan menggencarkan promosi green mortgage alias KPR Hijau. Properti yang dibeli melalui KPR HIjau memiliki sertifikasi ramah lingkungan dan memiliki penghematan energi 20 persen lebih tinggi dibandingkan properti pada umumnya.

"Konsep KPR hijau, masih perlu dipromosikan dan masih tidak familiar oleh masyarakat," terang Menkeu.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan akan membangun 175 ribu rumah subsidi berkonsep ramah lingkungan atau green housing. Rumah ini nantinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Foto udara sebuah kompleks perumahan yang sedang dibangun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di Tanah Air, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia mencapai net zero emission.

Di tahun ini, pemerintah menargetkan 50 ribu rumah subsidi ramah lingkungan sebagai pilot project dan pada 2023 diharapkan selesai digarap. Sedangkan di tahun 2024 ditargetkan telah dibangun 175 ribu green housing.

"Target untuk 2022 ini 50 ribu rumah berkonsep hijau sebagai piloting dan ditargetkan rampung 2023," ujar Haryo dalam WSBI Meeting 2022 di Bali, Jumat (16/12/2022).

Sementara di tahun 2030, pemerintah menargetkan 1 juta rumah sudah dibangun dengan konsep green housing dan pada 2050 ditargetkan 100 persen rumah subsidi sudah dibangun dengan konsep green housing.

Dalam bahan materi Kementerian PUPR yang diterima kumparan, proyek green housing tersebut akan menghemat air hingga 21 persen karena menggunakan low flow faucet untuk kamar mandi dan toilet jongkok.

Sementara untuk listrik menggunakan panel surya, yakni 2 PV module monikristalin 540 wp/PV hingga inverter 800 watt. Penggunaan ini bisa mengurangi 0,856 ton emisi co2 di tahun pertama penggunaan.

Selain itu, pencahayaan rumah akan menggunakan lampu LED 5-7 watt, panel surya PV 900-1.000 watt peak, dan ventilasi natural. Penggunaan ini akan menghemat energi hingga 72 persen.

Haryo menuturkan, saat ini pemerintah bersama pengembang dan perbankan terus berdiskusi untuk menyiapkan sejumlah insentif pembangunan rumah ramah lingkungan tersebut. "Saat ini akan terus dibahas bersama untuk berbagai insentif tersebut bersama degan developer, perbankan, dan pemerintah," jelasnya.