Badan Karantina Indonesia Dinilai Mampu Perkuat Ekspor dan Impor RI

Terminal Pelindo Peti Kemas. Foto: Pelindo Terminal Petikemas

Presiden Jokowi telah membentuk Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023. Dengan aturan ini, kegiatan karantina di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melebur ke dalam lembaga yang disetujui Jokowi pada 20 Juli lalu itu.

Menteri Pertanian (Mentan) 2001-2004, Bungaran Saragih, mengapresiasi Langkah Jokowi menggabungkan pekerjaan karantina ke dalam satu badan. Ide ini, kata dia, sebetulnya sudah ada sejak ia menjabat sebagai menteri pertanian namun terealisasi di era Jokowi. Ia pun menilai, Barantin mampu memperkuat ekspor dan impor Indonesia.

“Dengan digabungkannya karantina maka sumber daya kita bisa digunakan secara efisien untuk pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang," ujar Bungaran dalam keterangannya, Kamis (3/8).

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia Juni 2023 mengalami surplus USD 3,45 miliar. Untuk ekspor mencapai USD 20,61 miliar atau turun 21,18 persen (yoy), sementara impor mencapai USD 17,15 miliar, turun 18,35 persen (yoy).

Barantin merupakan lembaga di garda terdepan yang pertama kali memfilter produk-produk impor. Termasuk produk impor yang berpotensi menyebarkan wabah dan penyakit menular.

Barantin akan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menurut Bungaran, Kepala Barantin mesti diberikan kepada orang profesional yang memahami seluk beluk teknis dunia karantina.

“Yang berpengalaman bertahun-tahun, dari internal,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, Barantin merupakan institusi teknis menyangkut ilmu dan teknologi. Untuk itu, Jokowi diminta memilih kepala Barantin dengan tepat karena lembaga ini yang paling depan berhadapan dengan negara lain dalam urusan ekspor dan impor.

“Jangan tiba-tiba orang entah dari mana terus jadi kepala Barantin. Kalau seperti itu diragukan kapabilitasnya. Bukan hanya orangnya tapi institusinya juga diragukan,” jelasnya.

Bungaran mengatakan lembaga akan kehilangan arah apabila dipimpin orang yang tak memiliki latar belakang karantina. Selain profesional, menurut Bungaran, kepala Barantin mesti berintegritas dan memiliki kapabilitas dalam manajerial serta kemampuan diplomasi mumpuni.

“Kalau orang baru datang ke situ akan bingung sendiri,” kata dia.

Kendati ini tahun politik, Bungaran mengatakan lembaga ini mesti diberikan kepada profesional karena bukan jabatan politik. Menurut dia, banyak pejabat di internal yang memiliki kecakapan memimpin Barantin.

“Kalau mau kita mengamankan negeri kita dan dihormati, berikan kepada orang profesional. Ini bukan jabatan politik,” pungkasnya.