Badan Otorita Bantah Anies soal IKN, Ada Banyak Fasilitas untuk Rakyat

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono di Gedung DPR, Senin (21/8/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Badan Otorita IKN Nusantara buka suara soal kritikan calon presiden Indonesia nomor urut 1 Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan IKN Nusantara hanya buat ASN saja, bukan untuk semua rakyat. Dia menegaskan, pembangunan IKN juga mengutamakan kepentingan rakyat.

"Kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah pemerintah diarahkan untuk melayani aparat negara. Tapi rumah sakit kemarin yang sudah groundbreaking itu dari (investasi) swasta, dan fungsinya untuk melayani masyarakat," kata Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, saat konferensi pers secara online, Jumat (15/12).

Agung menjelaskan, saat ini, terdapat 3 rumah sakit di IKN yang groundbreaking dari investasi swasta. Pada groundbreaking tahap 3 di Desember ini akan groundbreaking lagi rumah sakit fasilitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibangun dari dana APBN. Rumah sakit Kemenkes itu akan fokus melayani pengobatan jantung dan stroke.

Replika rumah di Rusun untuk ASN-Hankam di IKN Nusantara. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Sedangkan rumah sakit lainnya yang dibangun dari investasi swasta, ada yang khusus rumah sakit ibu dan anak, lalu rumah sakit khusus sport medicine, dan ketiga rumah sakit untuk pengobatan penyakit dalam.

Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi fasilitas kesehatan yang melayani semua masyarakat. Itu, kata Agung yang menjadi bukti IKN Nusantara dibangun bukan hanya untuk ASN saja.

Tak hanya itu, Agung menegaskan, IKN Nusantara akan dibangun menjadi kota pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Mirip seperti seperti perpaduan Canberra, kota pusat administratif di Australia, dengan Shenzhen sebagai kota pusat perekonomian di China.

Atau, perpaduan antara Putrajaya di Malaysia yang merupakan pusat pemerintahan, dan Ibu Kota yang dibangun untuk mengatasi over populasi, dengan Dubai yang menjadi pusat ekonomi di Uni Emirat Arab.

Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan penataan sumbu kebangsaan yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Kalau IKN dikatakan cuma untuk aparat negara, saya ingin ajak melihat gambar ini (rencana pembangunan IKN)," ungkapnya.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan pemikirannya soal proyek Ibu Kita Negara (IKN) Nusantara yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi.

Menurut Anies, pemindahan Ibu Kota tak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta. Jika Jakarta memiliki persoalan, seharusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan dan pindah ke ibu kota baru.

"Jadi ada masalah jangan ditinggal, selesaikan, ketika Jakarta menghadapi masalah, lingkungan hidup, lalu lintas kepadatan, ini harus diselesaikan," kata Anies dalam debat capres di KPU RI, Selasa (12/12).

Anies memberikan penjelasan tersebut untuk menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang ingin mengetahui bagaimana sikap Anies terhadap proyek IKN Nusantara tersebut.

“Jangan kita tiru pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan,” kata Anies.

Menurut Anies, dibandingkan membangun IKN, banyak masalah penting lainnya yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Ia menilai di Kalimantan masih banyak bangunan sekolah rusak hingga transportasi umum belum memadai.