Badan Otorita IKN: 17 Negara Minat Investasi, Tapi Negosiasinya Alot

Badan Otorita IKN dan ADB teken kerja sama. Foto: Dok. ADB

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Badan Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, mengatakan banyak negara berminat untuk berinvestasi di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Alhamdulillah indikasi baiknya terdapat sekitar 17 negara sudah masuk (minat) investasi di IKN," kata Ali saat Webinar Pengembangan IKN sebagai Kota Tangguh, Net Zero & Sirkuler yang diselenggarakan UI, Jumat (19/5).

Sampai 7 Mei 2023, Ali mengatakan sudah ada lebih dari 200 Letter of Intents (LoI) yang masuk menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara. LoI itu datang dari investor atau perusahaan swasta baik domestik maupun luar negeri.

Setalah LoI tersebut, Ali menjelaskan tahap berikutnya adalah untuk membahas persoalan business feasibility atau kelayakan bisnis investor ketika mereka menanam modal di proyek IKN. Di sini, kata Ali, terjadi negosiasi alot antara pemerintah dengan investor.

"Di sini yang jadi salah satu proses yang cukup alot karena bagaimana kita menyeimbangkan, satu bicara profit, swasta mereka bicara IRR (Internal Rate of Return), bukan bicara sisi rasio. Pemerintah sebagai institusi publik kita bicara tentang sisi rasio, jadi bagaiman IRR ini bergantung sisi rasio," kata Ali.

Menurut Ali, realisasi investasi IKN bagi pemerintah tidak semata tentang profit atau keuntungan yang didapat, tapi bagaimana proyek yang dibangun bisa membangun peradaban masa depan. Tapi pada akhirnya, Ali memahami dalam negosiasi investasi selalu ada kemungkinan tak tercapai kesepakatan.

"Dan yang harus kita kawal dan harus kita pastikan bahwa benefit yang dihasilkan dari proses investasi tak hanya bagi stakeholder investor, tapi juga bagi pemerintah yang telah menyediakan infrastruktur publik untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja," kata Ali.

Faktor lainnya, realisasi investasi di IKN Nusantara nanti tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Hal itu, kata Ali, adalah faktor yang paling utama.

"Di lain pihak ini syarat paling penting, perhitungan investasi itu tidak boleh membebankan masyarakat kalau digunakan user charge. Menyeimbangkan itu yang akan terefleksi pada negosiasi bisnis," pungkas dia.