Bahas Kartu Pra Kerja, Jokowi Sebut 58 Persen Pekerja RI Lulusan SMP

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas terkait program Kartu Pra Kerja. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hadir pula Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Terawan, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Mengawali rapat, Jokowi menyampaikan langkahnya ingin menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, Jokowi juga akan meningkatkan keterampilan angkatan kerja lama supaya lebih memiliki daya saing.

"Fokus kita ada dua, bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru, dengan kebutuhan dunia kerja, bahkan ciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur. Kedua meningkatkan keterampilan angkatan kerja, (sehingga) miliki daya saing," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11).

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan data yang didapat, ada lebih dari 50 persen tenaga kerja di Indonesia hanya lulusan SMP ke bawah. Ia memerintahkan Mendikbud untuk membenahi sistem pendidikan supaya lebih baik lagi.

"Supaya jadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dilakukan dari hulu, pembenahan sistem pendidikan dan vokasi itu urusannya Mendikbud," kata Jokowi.

Terkait program Kartu Pra Kerja, Jokowi memaparkan nantinya pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih sendiri pelatihan yang mau diikuti. Misalnya di sektor teknologi informasi, bahasa hingga desain.

"Mereka boleh pilih pelatihan yang diminati misal barista kopi, animasi, desain grafis, Bahasa Inggris, komputer programming, coding. Kita harapkan ini dikerjakan masif lewat penyedia jasa swasta. Kemudian kedua BUMN juga ikut campur karena (juga) memiliki tempat pelatihan," kata Jokowi.

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Ia mengatakan, setelah memiliki Kartu Pra Kerja, masyarakat termasuk yang terkena PHK bisa memanfaatkan kartu untuk juga mengikuti pelatihan. Ia juga meminta swasta dilibatkan dalam menyediakan pelatihan kerja.

Eks Wali Kota Solo itu berharap program Kartu Pra Kerja bisa dilaksanakan Januari 2020.

"Saya rasa itu sebagai pengantar dan betul-betul kita harapkan saat menginjak program Januari sudah mulai dijalankan. Saya kira di KSP punya platform-nya. Saya lihat di Menaker sudah ada dan mungkin kalau ada masukan dari kementerian lain saya persilakan," kata Jokowi.

Hingga saat ini, rapat masih berlangsung.