Bahlil Ajak TNI hingga KPK Jadi Direktur di Ditjen Gakkum Kementerian ESDM
PerbesarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak unsur TNI hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi direktur di Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM.
Bahlil melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, serta Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Gakkum.
Terdapat dua jabatan direktur yang belum dilantik yaitu Direktur Pencegahan dan Direktur Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Aset. Kedua posisi tersebut akan diisi oleh TNI dan KPK.
"Nanti ada direkturnya, satu lagi dari KPK kita minta. Kita juga ada minta nanti dari TNI, tapi yang sudah pensiun atau yang mempensiunkan dini. Kita tarik semua di sini," jelasnya usai pelantikan di kantor Kementerian ESDM, Rabu (25/6).
Bahlil menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyelamatkan sumber daya alam yang merupakan aset negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Jadi kami enggak main-main. Kami harus luruskan yang tidak lurus, yang sudah lurus kita buat tambah lurus, yang bengkok kita luruskan," tegasnya.
Dia juga menjelaskan fokus utama dari Ditjen Gakkum adalah menata izin pertambangan mineral dan batu bara serta pengeboran migas yang ilegal, alias illegal mining dan illegal drilling. Untuk itu, dia membutuhkan peran kepolisian, kejaksaan, TNI, hingga KPK.
Adapun Rilke yang berlatar belakang jaksa ini, sebelumnya merupakan Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sementara Ma'mun merupakan Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri.
"Ya kita ingin Ditjen ini adalah Ditjen yang betul-betul paten. Bisa menyelesaikan masalah bisa sinergi. Kenapa kita minta ada polisi, ada KPK, ada Jaksa supaya sinergi. Mereka juga langsung lakukan lintas institusi supaya cepat urusannya," tutur Bahlil.
Sementara itu, Rilke menjelaskan tugas utama dirinya sebagai Dirjen Gakkum adalah menyelesaikan masalah di sektor ESDM demi kepentingan negara.
"Jadi, nanti semua aturan hukum kita luruskan, kita bikin audit semua, tapi untuk ke Indonesia. Jadi, rohnya itu ada di Pasal 33 Ayat 3 (UUD 1945)," katanya.
Untuk saat ini, lanjut dia, Ditjen Gakkum masih menyusun susunan kelembagaan pengurus internal dan pegawai secara lengkap. Dia menyebutkan unsur Ditjen Gakkum meliputi 3 Direktur dan 1 Sekretaris Ditjen.
"Strukturnya sudah ada, hanya personelnya itu harus disiapkan, dan harus disiapkan arahan Pak Menteri personelnya itu harus disiapkan hati-hati. Artinya apa? Kalau orang di luar kan bilang, kadang-kadang bagaimana kita mau sapu jadi bersih kalau sapunya kotor," jelas Rilke.