Bahlil Ancam Cabut Izin Operasi Kontraktor Migas yang Malas Ngebor

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat menghadiri acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut akan mengambil langkah tegas terhadap kontraktor migas yang tidak aktif menjalankan proyek pengeboran di Indonesia.

Dia mengancam akan mencabut izin operasi kontraktor yang dinilai tidak produktif, padahal sudah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD).

Bahlil menegaskan, Kementerian ESDM bakal mencabut izin pengelolaan blok migas tersebut, jika tidak ada produksi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan realisasi lifting di Indonesia.

Bahlil meminta semua wilayah kerja (WK) untuk segera dijalankan dan dievaluasi. Khususnya yang sudah mendapatkan persetujuan POD.

"Semua dijalankan dan segera evaluasi wilayah-wilayah kerja yang sudah selesai POD tapi belum jalan-jalan, yang sudah 20 tahun lebih. Kalau memang penting itu dicabut, ya dipertimbangkan untuk kita clear-kan,” kata Bahlil kepada wartawan di kantornya, Kamis (16/1).

“Artinya, kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha dalam rangka meningkatkan lifting, tapi jangan dunia usaha mengatur negara," imbuhnya.

Ilustrasi kilang minyak Foto: Reuters/Todd Korol

Bahlil menyebut, ancaman tersebut juga diberikan untuk kontraktor migas yang telah mendapatkan persetujuan POD tapi tak kunjung berproduksi.

"Apalagi kalau sudah wilayah kerja sudah 20 tahun lebih sudah kita kasih, enggak produksi-produksi, negara butuh. Tidak pandang bulu, mau punya BUMN atau punya swasta, harus ditertibkan agar sesuai dengan aturan yang berlaku supaya kita kerja samanya harus bagus," ungkap Bahlil.

Di samping itu, Bahlil menargetkan lifting minyak di 2029 mencapai 900 ribu barel per hari. Salah satu yang dilakukan bahlil untuk meningkatkan lifting minyak dengan mempercepat lelang 60 WK migas baru.

"Ada sekitar 60 wilayah kerja yang akan kita tenderkan sampai dengan 2028. Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan. Jangan ditahan," ujarnya.