Bahlil Bakal Terbitkan Izin Tambang Batu Bara Muhammadiyah Bulan Ini

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat di acara Safari Ramadan Partai Golkar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Sedayu, Kabupaten Bantul, Senin (10/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Muhammadiyah akan menerima izin kelola tambang batu bara bulan ini. Ormas keagamaan itu bakal mengelola tambang ketika rangkaian izin itu telah resmi diterbitkan.

Pertama, Bahlil akan menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagai dokumen perizinan mengelola tambang di sebuah kawasan. Setelah penerbitan WIUPK, Menteri ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai dokumen untuk dapat memproduksi pertambangan.

"Supaya bisa meningkat menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan bisa melakukan produksi ya," kata Bahlil ditemui di Safari Ramadan Partai Golkar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Sedayu, Kabupaten Bantul, Senin (10/3),

Bahlil juga membenarkan Muhammadiyah akan mengelola tambang batu bara. "Di tambang batu bara saja. Batu bara. Saya rencanakan di bulan-bulan ini selesai," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan pemberian konsensi tambang kepada organisasi masyarakat termasuk ormas adalah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyambut baik pengesahan RUU Minerba yang merupakan usul inisiatif DPR tersebut. Dia mengeklaim ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk perbaikan tata kelola pertambangan minerba.

"Perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara melalui pemberian kesempatan bagi BUMN, BUMD, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta dukungan penelitian dan pendanaan pendidikan bagi perguruan tinggi di daerah," kata Bahlil saat Rapat Paripurna, Selasa (18/2).