Bahlil Beri Sinyal Ojol Tak Dapat Subsidi BBM

Pengemudi ojek online (Ojol) mencari penumpang di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal kalau pengemudi ojek online (ojol) tidak termasuk kriteria konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi.

Hal ini seiring dengan perubahan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang sedang digodok tim yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk sebagai ketua tim tersebut.

Bahlil membocorkan salah satu kriteria kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi adalah kendaraan pelat kuning, dalam hal ini angkutan umum dan angkutan barang. Tujuannya agar tarif transportasi publik tidak ikut terdampak.

Namun saat ditanya apakah ojol termasuk kriteria tersebut, Bahlil dengan tegas menyatakan tidak. Sebab, ojol merupakan mitra dari sebuah perusahaan. Sehingga tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

"(Ojol) Enggak (dapat), ojek dia kan pakai untuk usaha. Lho iya dong, masa usaha disubsidi?" tegas Bahlil saat ditemui di kediamannya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

Bahlil mengatakan biasanya pengendara ojol memiliki sendiri kendaraannya, namun ada juga yang disediakan oleh pihak lain. Misalnya, meminjam dari teman atau kerabatnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja RAPBN 2025 Kementerian ESDM dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Meski begitu, dia memastikan segala perhitungan dan pertimbangan masih dilakukan pemerintah agar penyaluran BBM bersubsidi lebih bijaksana.

"Mungkin juga ada teman-teman yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang menjadi ojek. Masak yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung baik, yang jelas bijaksana," jelas Bahlil.

Bahlil tidak menjelaskan dengan rinci kriteria konsumen BBM bersubsidi lainnya. Dia hanya menyebutkan, data yang digunakan untuk menentukan konsumen yang berhak dikumpulkan dari berbagai sumber.

Hal ini, kata dia, merupakan arahan Prabowo yang ingin data konsumen BBM bersubsidi menggunakan satu sumber. Nantinya, data-data tersebut diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Datanya gabungan ya, antara data dari Kemensos, data dari Bappenas, data dari PLN, data dari Pertamina, data dari Menko, PMK, digabung satu, kemudian diselaraskan oleh BPS," tutur Bahlil.

Bahlil memastikan Prabowo akan mengumumkan sendiri terkait perubahan skema penyaluran BBM bersubsidi. Sejauh ini, alternatif yang akan digunakan adalah pencampuran antara subsidi barang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM khusus untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Skemanya ini kemungkinan besar itu blending, blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT. Kenapa ini kita lakukan, agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran," tutur Bahlil.