Bahlil Godok Skema Pembiayaan Bioetanol agar Tak Rugikan Petani Tebu-Singkong
PerbesarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah menggodok skema pembiayaan program bioetanol agar tidak merugikan petani tebu hingga singkong.
Saat ini, pendanaan program biodiesel yang sudah mencapai campuran 50 persen (B50) dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bahlil membuka kemungkinan skema pendanaan program bioetanol bakal sama dengan B50.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan mandatori bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10) pada tahun 2027, bahkan E20 pada tahun selanjutnya. Demi mempercepat target itu, akan dibangun 30 pabrik bioetanol baru.
"Etanol itu sebenarnya harganya tidak sama, perlakuannya mungkin akan seperti BPDPKS, tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya," ujar Bahlil saat berbincang bersama media, Selasa (4/8).
Bahlil mengatakan, bahan baku etanol berasal dari tiga komoditas yaitu jagung, singkong, dan tebu. Pemerintah akan menetapkan harga khusus, namun dengan keekonomian yang baik agar petani tidak dirugikan.
"Tebu ini biasanya larinya ke molase, harga mereka kita langsung patok tetapi kita bikin semacam harga yang ekonomis supaya petani juga punya pendapatan yang bagus," ucapnya.
Dia memaparkan saat ini molase dari tebu harganya Rp 1.000 per kg, sementara harga etanol sebesar Rp 11.000 per liter. Etanol tersebut akan dicampurkan dengan bensin yang harganya saat ini sekitar Rp 16.000 per liter untuk nonsubsidi.
"Karena etanol ini adalah bensin bersih yang bagus, harusnya idealnya dia pakai harga yang paling Rp 16.000. Kalau dia etanolnya di Rp 11.000 kemudian harga bensin sekarang Rp 16.000, berarti terjadi selisih, itu mungkin tidak ada dana talangan," tuturnya.
Namun demikian, ketika harga minyak mentah dunia turun sehingga harga bensin lebih murah, Bahlil membuka kemungkinan akan ada formulasi yang baik agar tidak merugikan perusahaan maupun negara.
"Contoh harga minyak dunia turun (bensin) menjadi Rp 9.000 atau Rp 10.000, etanolnya Rp 11.000, berarti akan ada selisih Rp 1.000. Ini yang kita akan membentuk, kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," tandas Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mencatat kebutuhan BBM jenis bensin di Indonesia mencapai 40 juta KL per tahun. Nantinya, pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut.