Bahlil: IUP Jangan Dimonopoli Perusahaan Besar

20 September 2024 17:16 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat pembukaan pameran 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sambutan saat pembukaan pameran 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti jika ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) jangan lagi dikuasai oleh perusahaan besar.
ADVERTISEMENT
"Kalau IUP sudah punya orang daerah jangan lagi datang ditempel oleh oknum-oknum pengusaha tertentu, jangan ada monopoli, kehadiran pemerintah itu untuk memberi pemerataan," jelas saat Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ditjen Minerba, Jumat (20/9).
Ia menyampaikan pesan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait sektor mineral dan batu bara (minerba). Bahlil mengatakan, Jokowi dan Prabowo ingin agar sektor yang berkaitan dengan hak dan kesejahtreraan masyarakat setempat ini agar dijaga sebaik-baiknya.
"Pesan dari Pak Presiden jokowi dan Prabowo, jaga baik hak-hak rakyat, saya ulangi jaga baik hak-hak rakyat, hak-hak orang daerah," tegasnya
Pasalnya, dia menyebut kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka negara harus hadir.
ADVERTISEMENT
Bahlil mengungkapkan Prabowo juga memberikan arahan melalui telepon, bahwa seluruh kekayaan harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
"Saya mohon kalau itu IUP sudah punya orang Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan prosesnya sudah baik dan benar, jangan lagi ada gerakan tambahan dari langit turun. Kita harus berani katakan yang benar itu benar sekalipun pahit rasanya," tutur Bahlil.
Selain itu, Bahlil menegaskan sektor minerba juga berkontribusi besar bagi negara, melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa mencapai Rp 170 triliun. Dengan demikian, kata dia, setiap keputusan di sektor ini akan berdampak besar.
"Hati-hati, salah tanda tangan itu berdampak sistemik, masif, dan terstruktur. Apalagi yang membuat gerakan tambahan itu yang nonstruktur. ini kan biasanya struktur itu taat dan tertib, yang diluar struktur ini gerakannya kadang-kadang melebihi struktur," tandasnya.
ADVERTISEMENT