Bahlil ke Investor: Silakan Investasi, Ada Masalah Bisa Minta Bantuan Polri

18 September 2024 10:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta investor di sektor pertambangan agar menanamkan investasi di Indonesia. Ia pun menjanjikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor pertambahan.
ADVERTISEMENT
Bagi pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini, investasi di sektor pertambangan dibutuhkan teknologi dan capital expenditure atau (belanja modal) yang cukup.
"Kepada investor, silakan saja aja investasi, enggak papa. Cukup bawa teknologi, capex, marketnya sudah di sini," kata dia saat sambutan dalam gelaran acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Menurutnya, pemerintah akan membantu dalam proses perizinan investasi. Apalagi saat ini pemerintah telah menyediakan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan investasi.
Bahlil pun tak sungkan, ia bilang jika memang terjadi kendala di lapangan, pihaknya akan meminta bantuan Polri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
"Izinnya akan dibantu pemerintah, kalau ada masalah di lapangan kita bisa minta bantuan polri dan pak ATR," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Bahlil mengakui investasi di sektor hilirisasi tambang di Indonesia belum sepenuhnya berkeadilan bagi pengusaha lokal dan masyarakat setempat.
Bahlil menyebutkan, setiap investasi eksplorasi sumber daya alam (SDA) pasti akan berdampak pada rakyat, apalagi menyangkut kepada pembebasan lahan. Contohnya, untuk pertambangan nikel dan tembaga yang sedang digencarkan pemerintah.
"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang belum tentu betul-betul berkeadilan 100 persen, saya harus jujur di ruangan ini," tegasnya saat Kuliah Umum Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (11/7).