Bahlil Lahadalia: Menteri Ekonomi Era Jokowi Pengusaha Semua, Tak Bisa Dikibulin

2 Mei 2024 12:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi kuartal I 2024 di Jakarta, Senin (29/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi kuartal I 2024 di Jakarta, Senin (29/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan sebagian menteri ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi adalah pengusaha. Sehingga tak mudah ditipu para investor.
ADVERTISEMENT
Selain Bahlil, menteri bidang ekonomi yang merupakan pengusaha antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Awalnya, ia menyinggung PT Freeport Indonesia (PTFI) menghadapi lika-liku dalam pembangunan smelter di Tanah Air.
“Freeport secara ikhlas untuk membangun (smelter)? oh tidak, putar banyak juga. Cuma menteri ekonomi di zaman pak Jokowi sekarang semua pemain, kenapa? karena pengusaha semua,” ujar Bahlil dalam kuliah umum ‘Potensi Investasi di IKN Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional’ virtual, Kamis (2/5).
“Pak Erick Menteri BUMN pengusaha, Pak Airlangga pengusaha, Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian pengusaha. Saya pengusaha, baru mau tipu saya sudah tahu. Enggak bisa lagi pemerintah sekarang mau tak dikibulin oleh pengusaha, enggak ada,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
Pemerintah melakukan hilirisasi supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis. Menurutnya, apabila pembangunan hilirisasi dilakukan di daerah-daerah, pengusaha bisa menciptakan peluang lapangan kerja.
“Investasi seperti kereta api, ada lokomotif, ada gerbong. Lokomotif pengusaha besar, gerbongnya ade-ade ini. Kita ingin pemerataan itu terjadi di semua wilayah,” jelas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil memastikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia bakal diperpanjang hingga 2061 dengan menambah 10 persen saham. Sehingga pemerintah bakal menguasai 61 persen saham Freeport.
“Kalau tembaganya ada, kita bangun ekosistem semua ada di Indonesia supaya negara kita menjadi negara produsen yang disegani di dunia,” tutur Bahlil.