Bahlil Minta ENI Pakai Teknologi Inovatif untuk Kerek Lifting Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mengunjungi Lapangan Senipah-Peciko-South Mahakam (SPS) milik PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Rabu (30/4/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perusahaan migas asal Italia, ENI, menggunakan teknologi nonkonvensional untuk meningkatkan lifting migas.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek-proyek migas strategis untuk mengejar target lifting migas. Target lifting migas dalam APBN 2025 yakni 605 ribu barel per hari untuk minyak dan 1.005 ribu barel setara minyak per hari untuk gas bumi.

Bahlil menuturkan, berbagai langkah strategis untuk peningkatan lifting ditempuh termasuk pendekatan non-konvensional, salah satunya harus dilakukan oleh ENI.

"Sudah barang tentu kita harus ada langkah-langkah yang diluar kelaziman. Harus ada cara-cara berpikir out of the box," kata Bahlil saat meninjau Onshore Receiving Facility (ORF) ENI Muara Bakau, Rabu (30/4).

ENI tengah menyiapkan dua Proyek Strategis Nasional, yaitu Indonesia Deepwater Development (IDD) dengan cadangan 2,67 TCF gas dan 66 juta barel minyak, serta Geng North dengan cadangan 5,3 TCF gas, dengan investasinya USD 3,7 miliar untuk Southern Hub (IDD) dan USD 11,4 miliar untuk Northern Hub.

"Salah satu contohnya adalah ENI. Kalau jadi 2029 rencana proyeknya selesai, tapi kita minta dimajukan menjadi tahun 2028," jelasnya.

Proyek ENI tersebut, kata Bahlil, akan menghasilkan kurang lebih sekitar 1.500 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas bumi dan 90 ribu barel konsentrat.

Bahlil menjelaskan, setelah megaproyek hulu migas tersebut berproduksi, ENI akan menjadi salah satu penghasil gas bumi terbesar ke-3 atau ke-4 di dunia.

"Dia bisa dikategorikan nomor 3 atau nomor 4 di dunia dan sudah akan mulai konstruksi di 2025 dan hasilnya akan mulai kita rasakan naik mulai 2027, 2028, 2029, puncaknya 2030, tutur Bahlil.

Bahlil menjelaskan, penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu fokus penting Pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi migas. Dia menilai, regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.

Dia juga menjelaskan bahwa selama ini para kontraktor kerap mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang justru menghambat kinerja dan memperlambat proses produksi.

Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta Pemerintah Daerah, termasuk kepada Gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal.