Bahlil Minta Semua Negara Hormati Keputusan RI Larang Ekspor Nikel hingga Timah

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara di World Economic Foruum (WEF) 2022 di Davos, Swiss. Foto: BKPM

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta semua negara menghormati kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel. Selain nikel, ada bauksit hingga timah yang rencananya dilarang ekspor.

Bahlil memastikan kebijakan yang diambil sudah diperhitungkan dengan baik. Ia mengatakan larangan ekspor tersebut sebagai salah satu upaya untuk hilirisasi dan membangun industri yang ramah lingkungan.

“(Larangan ekspor nikel) Tapi apa yang terjadi? Beberapa negara tidak setuju dengan kebijakan Indonesia tersebut, bahkan membawa kami dalam WTO. Menurut saya sudah saatnya juga untuk semua negara menghargai kebijakan masing-masing negara,” kata Bahlil saat membuka pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (6/7).

Bahlil mengaku sengaja menyinggung persoalan larangan ekspor nikel tersebut di depan delegasi negara anggota G20. Ia ingin ada kesamaan cara pandang mengenai kebijakan larangan ekspor yang diambil negara.

“Karena apa, ada kearifan kearifan lokal, keunggulan-keunggulan komparatif masing-masing negara di mana negara lain dilarang mengintervensi, selama dia betul-betul memberikan kontribusi kepada global,” ujar Bahlil.

Bahlil memastikan larangan ekspor komoditas energi tidak hanya nikel, tetapi bauksit dan timah akan segera diberlakukan mulai tahun 2022 dan 2023.

“Tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah. Timah itu penghasil timah terbesar di dunia itu China, kedua Indonesia. Tapi untuk ekspor timah terbesar di dunia itu Indonesia,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan saat ini hilirisasi di Indonesia tidak lebih baru 5 persen. Sehingga larangan ekspor itu diharapkan bisa mempercepat hilirisasi. Apalagi, kata Bahlil, hilirisasi itu bisa menjaga lingkungan tetap baik.

“Jadi kita mengelola dan melakukan penataan yaitu dalam rangka mendorong agar terwujudnya industri yang ramah lingkungan memakai energi baru terbarukan dan nilai tambahnya ada di kita,” tutur Bahlil.

“Itu sebenarnya, kalau itu terjadi maka penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan negara kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” tambahnya.