Bahlil Sebut Kemungkinan Pembatasan Pertalite Tak Jadi Berlaku 1 Oktober 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui rencana pembatasan konsumen BBM Pertalite berpotensi tidak jadi berlaku pada 1 Oktober 2024.

Padahal, Bahlil sebelumnya menyebutkan pemerintah berencana menerapkan kebijakan tersebut pada 1 Oktober 2024. Menurutnya, masih ada pembahasan yang harus diselaraskan.

"Feeling saya belum (1 Oktober). Feeling saya belum," tegasnya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menegaskan, jangan sampai kebijakan pembatasan BBM ini tidak adil bagi masyarakat. Sebab, pemerintah ingin agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," tuturnya.

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

"Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok. Yang Insyaallah ya, nanti kalau sudah selesai saya kembali," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyebut ada rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Menanggapi soal ini, Presiden Jokowi mengatakan belum ada keputusan.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan," kata Jokowi di RSUP Dr Sardjito, Rabu (28/8).

Jokowi menambahkan belum ada rapat yang membahas pembatasan BBM subsidi ini. "Belum ada rapat," jelasnya.

Meski begitu, di sisi lain Jokowi memaparkan tentang pentingnya pembatasan BBM bersubsidi ini. "Yang pertama ini berkaitan nanti utamanya di jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk yang 2025," ujarnya.