Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.90.0
Bahlil Sebut Muhammadiyah Minta Lahan Tambang Selain Eks Adaro dan Arutmin
13 Oktober 2024 16:37 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan terbaru penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PP Muhammadiyah .
ADVERTISEMENT
Bahlil menyebutkan, sebelumnya lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang disiapkan untuk ormas keagamaan tersebut adalah bekas PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk.
Namun ternyata, kata Bahlil, pihak Muhammadiyah mengusulkan lahan tambang eks PKP2B lain. Meski tidak membeberkan lebih lanjut lahan yang mana, dia menyebut pemerintah sedang mempertimbangkannya.
"Ya kita kasih Muhammadiyah, kita kasih antara eks Arutmin dan Adaro, tapi ada permohonan ke tempat yang lain, kita coba bertimbangkan," ungkapnya saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (13/10).
Bahlil juga belum bisa menyebutkan ada berapa buah opsi lahan tambang untuk Muhammadiyah. Pasalnya, pemerintah sudah menyiapkan 6 lahan tambang batu bara eks PKP2B.
"Mintanya sekitar itu (eks Arutmin dan Adaro). Tapi ada yang dipertimbangkan yang lain lagi," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sudah lebih dulu memproses Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Adapun selain KPC, eks PKP2B lainnya yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Seluruhnya adalah PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan.
Sebelumnya, Bahlil mengaku telah menyiapkan sejumlah lahan tambang eks PKP2B untuk diserahkan dan dikelola oleh PP Muhammadiyah, akan diutamakan lahan eks Adaro dan Arutmin.
"Kemungkinan besar adalah Adaro. Eks Adaro atau eks Arutmin ya. Dua itu, opsi itu," kata Bahlil usai rapat bersama komisi VII DPR, Senin (26/8).
ADVERTISEMENT
Namun Bahlil tidak menyebutkan luasan tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. "Luasnya saya lupa ya, tapi yang jelas luasnya juga cukup gede. Tambang itu kan bukan persoalan luas, yang penting cadangannya. Nanti saya cek lagi," ungkapnya.