Bahlil Sebut Prabowo Punya Program Kedaulatan Energi Biar Impor LPG RI Turun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peresmian smelter milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Senin (23/9). Foto: Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program kedaulatan energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, termasuk komoditas LPG.

Bahlil menyebutkan pemerintahan berikutnya bertekad meluncurkan program kedaulatan energi. Kendati belum ada kepastian kelanjutan dirinya sebagai Menteri ESDM, Bahlil sudah menyarankan agar ada program pengembangan industri LPG di dalam negeri.

"Saya katakan Insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program kedaulatan energi, kami akan sarankan agar segera membangun industri LPG dalam negeri, memanfaatkan bahan baku yang ada di negara kita dengan harga yang ekonomis," ungkapnya saat Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas tahun 2024, Senin (7/10).

Pertamina Patra Niaga mewajibkan seluruh SPBE melakukan langkah SOP sebelum pengisian gas ke tabung. Foto: Dok. Pertamina

Pasalnya, Bahlil menilai kondisi saat ini memprihatinkan. Kebutuhan LPG masyarakat, kata dia, mencapai 8 juta metrik ton per tahun, namun Indonesia hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton metrik ton LPG di dalam negeri.

"Kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi cuman 1,7 juta ton. jadi, kita impor 6-7 juta ton," tutur Bahlil.

Bahlil menjelaskan, bahan baku LPG C3 (Propane) dan C4 (butane) memang sulit ditemukan di dalam negeri. Meski demikian, berdasarkan data SKK Migas, ternyata masih ada potensi yang bisa dikembangkan.

"Setelah saya deteksi lagi, ternyata masih ada kurang lebih sekitar 2 juta dari informasi dari SKK Migas yang bisa dikonversi menjadi LPG," kata Bahlil.

Bahlil pun mengungkapkan kendala pengembangan industri LPG yakni lantaran harganya kurang kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha enggan membeli LPG produksi dalam negeri lebih murah dari harga kontrak CP Aramco.

Dengan begitu, jika ingin ada pengembangan industri LPG, Bahlil menekankan harga LPG produksi domestik jangan lebih murah dari harga internasional untuk menggenjot program kedaulatan energi tersebut.

"Jangan harga Aramco contoh USD 600, transport USD 50, berarti kan USD 650, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah USD 600, gak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa dibalik ini?" tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi, mengungkapkan Indonesia punya potensi 1,5 juta metrik ton gas yang bisa diproduksi menjadi LPG. Bila itu berhasil, Indonesia bisa menekan impor LPG.

Pada tahun 2023 lalu terdapat lima temuan gas besar di dunia, dua dari lima temuan tersebut ada di Indonesia yakni di Geng North yang berada di Kalimantan Timur dan Layaran-1 yang berada di South Andaman lepas pantai Sumatera Utara.

"Kementerian ESDM dan SKK Migas mengidentifikasi ada sekitar 1,5 juta metrik ton potensi di lapangan gas kita yang bisa diproduksi jadi LPG, tapi harus ada proses lebih lanjut. Tapi setidaknya kita sudah petakan ada 1,5 juta metrik ton per tahun yang berpotensi. Ini akan mengurangi impor LPG kita dengan utilisasi sumber gas di dalam negeri," kata Kurnia saat konferensi pers di kantor SKK Migas, Jumat (14/6).